BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk segera menyelesaikan permasalahan investasi yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Diketahui, baru-baru ini terjadi konflik antara masyarakat Pulau Rempang dengan aparat gabungan yang diakibatkan oleh konflik lahan atas rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City.
"Saya meminta Pak Bahlil segera besok datang ke Pulau Rempang sesuai perintah Presiden. Berkomunikasilah dengan bahasa rakyat, selesaikan ini segera bahwa kita butuh investasi tapi pemerintah tidak mungkin menelantarkan rakyat," ujar Andre dalam Raker Komisi VI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM di Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Andre memahami dan mendukung setiap investasi yang masuk ke Indonesia. Ia menilai setiap investasi yang ada pasti akan menciptakan nilai tambah yang juga bermanfaat bagi masyarakat. Pihaknya pun mengerti bahwa pemerintah sebenarnya juga telah memberikan solusi yang terbaik dalam permasalahan ini.
"Saya baca bahwa Presiden sudah menyatakan bahwa sudah menyiapkan rumah tipe 45 dengan harga pembangunan Rp120 juta plus tanah 500 meter persegi dan bersertifikat untuk warga tetap. Yang kedua, selama rumah belum selesai, selama sertifikat tanah belum diserahkan, pemerintah memberikan uang kontrak rumah per-KK Rp1 juta rupiah, lalu ada uang tunggu Rp1.030.000 per bulan per kepala, menurut saya ini sudah win-win yang baik," jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Untuk itu, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini meminta pemerintah melalui Kementerian Investasi dapat mengkomunikasikan permasalahan tersebut dengan masyarakat sekitar. Ia juga meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk segera datang ke Pulau Rempang untuk melakukan dialog dengan warga.
"Ini harapan kami, kami mendengar aspirasi masyarakat Pak Bahlil, kami mendengar ratapan masyarakat. Untuk itu saya pun mendengar bahwa pemerintah punya solusi yang terbaik, tinggal komunikasi yang agak lemah. Untuk itu saya rasa Presiden sudah tepat mengutus Pak Bahlil," tegasnya.
Jangan Korbankan Rakyat
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengatakan dukungan terhadap investasi yang dilakukan pemerintah. Namun ia mengingatkan bahwa jangan sampai investasi justru malah mengorbankan rakyat. Sebab, menyejahterakan rakyat merupakan amanah konstitusi yang salah satu cara strategisnya adalah melalui investasi.
"Kita sangat mendukung investasi itu, tapi tentu dengan investasi yang ada itu jangan sampai ada pihak-pihak yang dikorbankan apalagi rakyat banyak yang dikorbankan," ujarnya.
Amin menambahkan, gejolak sosial yang terjadi pada masyarakat Pulau Rempang diharapkan dapat diselesaikan dengan baik. Ia mengingatkan agar pemerintah melakukan pendekatan-pendekatan yang baik kepada masyarakat.
"Jadi dilakukanlah pendekatan sebaik-baiknya. Saya yakin rakyat ini kalau komunikasinya bagus ya prosesnya berjalan dengan baik dan mereka merasa tidak dirugikan. Masalahnya bukan sekedar jaminan rumah luasnya sekian, tanah sekian, tapi yang paling penting tentu saja bagi mereka adalah soal kehidupan, penghidupan berkelanjutannya," jelasnya.
Editor: Surya
