BATAMTODAY.COM, Tarempa - Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Ranperda Pengurustamaan Gender, Senin (26/6/2023), akhirnya ditunda setelah Ketua DPRD Anambas Hasnidar melakukan 2 kali skors masing-masing 10 menit karena tak kunjung kuorum.
"Menururt catatan Sekretaris DPRD, yang menandatangani daftar hadir sebanyak 9 dari 19 Anggota DPRD. Sementara 1 Anggota DPRD sedang cuti karena sedang mengikuti ibadah haji," ucap Ketua DPRD Kepulauan Anambas, Hasnidar.
Adapun Anggota DPRD yang hadir, Fraksi PPP Plus 2 orang, Fraksi PAN 1 orang, Fraksi KIR 3 orang, Fraksi PDI Plus 1 orang, Fraksi BNI 2 orang. "Sesuai tentatif DPRD, Rapat Paripurna ini belum kuorum. Maka kita harus skors selama 10 menit," ucap Hasnidar sembari mengetuk palu.
Tak lama berselang, waktu skors 10 menit berlalu dan Ketua DPRD kembali melanjutkan skors yang kedua. Namun tak ada Anggota DPRD yang hadir. Sehingga akhirnya diputuskan untuk ditunda.
"Waktu skors 10 menit sudah sampai, skors dicabut. Saya mewakili seluruh anggota, minta maaf sebesar-besarnya, karena sampai saat ini Rapat Paripurna belum kuorum. Rapat ini tidak bisa dilaksanakan. Kami akan agendakan kembali dengan Badan Musyawarah, agar Rapat Paripurna ini segera dilaksanakan," ucap Hasnidar sembari menutup Rapat Paripurna.
Ketika dikonfirmasi terkait ketidakhadiran sejumlah Anggota DPRD Anambas, Hasnidar mengatakan alasan sejumlah Anggota DPRD sedang berada di luar kota, sedang sakit dan cuti.
"Ada beberapa teman Anggota DPRD Anambas tidak bisa hadir karena sakit, berada di luar kota dan cuti. Begitu alasan teman-teman ketika saya melakukan koordinasi," ucap Hasnidar.
Ketika disinggung kejadian Rapat Paripurna tak kuorum sudah terjadi kesekian kalinya pada tahun 2023, Hasnidar mengaku hal tersebut masih wajar. Namun ketika disinggung terkait adanya informasi bahwa hubungan legislatif dan eksekutif tidak harmonis, Hasnidar langsung membantah.
"Kalau kejadian tak kuorum masih wajar, kan besok masih bisa kita agendakan. Terkait informasi tak harmonis itu tidaklah, saya rasa semua baik-baik saja. Mereka sudah mendapat hak, seharusnya mereka juga harus menjalankan kewajibannya," tegas Hasnidar.
Editor: Gokli
