BATAMTODAY.COM, Batam - Anggota DPRD Batam, Udin P Sihaloho membenarkan telah diperiksa di Polresta Barelang terkait dugaan perjalanan dinas fiktif seminggu yang lalu. Namun Ia membantah adanya perjalanan dinas fiktif.
Udin menjelaskan persoalan anggaran ini terjadi sejak Januari hingga Maret 2016 lalu. Sebagai anggota dewan yang berada di periode tersebut, Udin sudah memaparkan kepada pihak kepolisian terkait dugaan perjalanan dinas fiktif tersebut.
"Perjalanan dinasnya ada, dan tidak ada yang fiktif. Karena saya waktu itu menandatangani semua berkas yang diminta Setwan," kata Udin saat ditemui di Gedung DPRD Batam, Kamis (16/3/2023).
Anggota Komisi lV ini melanjutkan, berdasarkan lembaran berkas yang ditunjukkan oleh pengacara, terdapat nilai tagihan kurang lebih Rp 3,8 juta.
"Persoalannya bukan pada nilai yang perjalanan dinas tersebut. Saya bukan berarti tidak sanggup bayar, namun kalau saya bayar saya bersalah dong. Padahal itu sudah diurus oleh Setwan waktu itu, karena saya sudah lampirkan semua bukti boarding perjalanan dinas di sana, hotel saya, dan itu semua lengkap," bebernya.
Politisi PDI-P ini memaparkan, selama mengikuti perjalanan dinas semua tercatat. Anggota dewan yang berangkat diberikan uang harian dengan uang representatif. Sedangkan untuk tiket pesawat dan hotel yang mengurus adalah Sekretaris Dewan (Setwan).
"Kami tahu siap saja. Sampe di bandara kami diberikan boarding, begitu juga di hotel. Staf sudah ada yang menunggu, kami tinggal tunjukkan KTA dan asal, maka pihak hotel sudah paham dan langsung bayar," ujarnya.
Ia menambahkan melihat kejadian ini, menurutnya, tidak mungkin anggota dewan yang mengurus pembayaran sampai ke pihak travel. "Kita tidak pernah tahu soal travel yang bekerja sama dengan DPRD, dan yang urus tiket pesawat itu menjadi tugas Setwan, yang waktu itu dijabat Marzuki," imbuhnya.
Udin kembali menegaskan, yang menjadi tugas anggota dewan usai melakukan perjalanan adalah melaporkan boarding pulang dan pergi serta bill hotel sebagai bentuk pertanggungjawaban.
"Masalah yang sekarang terjadi adalah, tidak ada pembayaran tiket dari Setwan ke travel. Jadi bukan perjalanan kami yang fiktif," lanjutnya.
Ia pun menyesalkan adanya informasi seperti ini bisa mencoreng nama anggota DPRD Batam. Hampir semua diperiksa, karena hal ini adahal tidak ada yang fiktif.
"Ini satu kampung diperiksa. Tak elok jadinya, karena kesalahpahaman terkait dugaan perjalanan dinas kami. Ini murni persoalan Setwan yang lama dengan agen travel yang bekerja sama dengan DPRD Batam," pungkasnya.
Editor: Yudha
