BATAMTODAY.COM, Batam - Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menerima perwakilan Koalisi Rakyat Batam yang menggelar unjuk rasa menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Jumat (13/1/2023).
Dalam pertemuan dengan perwakilan peserta aksi, Amsakar membahas masukan Koalisi Rakyat Batam tentang Perppu Cipta Kerja karena ada beberapa pasal tidak berpihak pada buruh.
"Diskusi kita cukup panjang, mereka menyampaikan 9 petisi," ujar Amsakar, usai menerima perwakilan buruh yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Batam.
Selain itu, Amsakar melanjutkan, buruh juga menyampaikan kondisi lokal Kota Batam saat ini. Menurutnya, beberapa perusahaan garmen yang diharapkan secara bijak dalam menerapkan efesiensi karyawan dan meminta hak-hak pekerja diselesaikan tanpa merugikan pekerja.
"Kami mengapresiasi Koalisi Rakyat Batam, dalam menyampaikan aspirasi dengan bijak dan damai. Disnaker akan menyiapkan surat untuk dikirimkan ke pusat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, surat sudah dikirim ke sana," kata Amsakar.
Amsakar juga menyarankan, kiranya buruh juga memberikan semacam penekanan secara diplomatis di tingkat pusat.
"Kami juga menyarankan agar langkah mereka tidak hanya turun ke jalan, tapi lebih kepada komunikasi di parlemen, seperti RDP di pusat. Model jalanan harus dirubah ke model perundingan, dan itu mewarnai pengambilan kebijakan," pinta Amsakar.
Disebutkan Perppu itu sifatnya temporary dan terbatas. Bila nanti Perppu tersebut telah memenuhi standar urgensi tertentu, maka akan menjadi undang-undang.
"Kelak Perppu itu akan menjadi undang-undang, maka berilah warna terhadap peraturan itu. Mintalah sesi untuk mendengar aspirasi mereka. Karena ada waktu dilakukan penyesuaian, di situlah saran-saran ini akan disampaikan, saya kira banyak masukan dari daerah yang mesti jadi perhatian pusat," tutupnya.
Editor: Yudha
