BATAMTODAY.COM - Pemberontakan terjadi di atas kapal angkatan laut Zeven Provincien (Tujuh Provinsi) milik Belanda di lepas pantai Sumatra pada tanggal 5 Februari 1933.

Adapun yang menjadi penyebabnya adalah keputusan untuk menurunkan gaji pegawai pemerintah Hindia Belanda sebesar 17 persen yang diumumkan pada tanggal 1 Januari 1933.

Penurunan gaji pegawai tersebut merupakan upaya pemerintah Hindia Belanda untuk mengurangi defisit anggaran belanja akibat depresi ekonomi yang melanda dunia pada saat itu.

Namun keputusan tersebut mendapat tantangan hebat dari semua pihak, baik pegawai berkebangsaan Eropa, Indonesia maupun Eurasia yang ada di pemerintahan Hindia Belanda. Pemberontakan di atas kapal Zeven Provincien tersebut di atasi dengan cara pemboman kapal tersebut oleh pesawat udara angkatan laut Belanda.

Dampak dari Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi tersebut Gubernur Jenderal De Jonge mendapat serangan atas kebijaksanaannya tersebut dari segala pihak, termasuk dari kelompok orang Eropa yang ada di Hindia Belanda.

Selain itu, Kaum Nasionalis menjadi kambing hitam terhadap terjadinya peristiwa pemberontakan tersebut, menyebabkan pemerintah Hindia Belanda lebih ketat lagi mengawasi kegiatan kaum nasionalis tersebut dan campur tangan pemerintah terhadap semua partai politik yang ada di Hindia Belanda semakin dalam.

Efek lainnya yakni sejumlah media massa saat itu terkena getahnya juga, di breidel dan pimpinan redaksinya ditahan.

Sumber: Wikipedia