BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Luas hutan lindung di Kota Tanjungpinang tinggal 16 km persegi, berdasarkan TGHK 1985.
"Di Tanjungpinang yang dikatakan hutan lindung adalah Seipulai dan Bukitkucing. Dan dari tata batas yang kita lakukan hanya sekitar 16 km persegi, sedangkan selebihnya tidak bisa dilakukan lagi karena sudah menjadi pemukiman," ujar Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul, usai menghadiri pertemuan dengan gubernur di Dompak, hari ini.
Dari pelaksanaan tata batas yang dilakukan, sejumlah pemukiman itu saat ini juga sudah dilengkapi dengan bukti kepemilikan lahannya berupa sertifikat dan alashak. "Dan dari pendaataan yang kita lakukan, hingga saat ini ada 40.584 persil kepemilikan lahan di sejumlah kawasan yang sebelumnya masuk dalam hutan lindung," terangnya.
Demikian juga lahan untuk kawasan free trade zone (FTZ) yang juga masuk ke dalam status hutan lindung seperti yang disebutkan dalam SK Menhut tersbut.
"Padahal, penggunaan lahan tersebut sudah diatur dalam peraturan. Sehingga kita menilai kalau SK Menhut ini terlalu prematur karena tanpa dibarengi dengan data dan fakta secara konkrit dan riil," imbuhnya.
Mengenai rencana pertemuan gubernur dengan Komisi IV DPR RI, Syahrul mengatakan akan mendukung dengan bukti serta syarat-syarat secara tertulis yang diperlukan, seperti alashak, hak guna bangunan, hak milik, hak pakai, surat tebas, sampai hak agendong (zaman Belanda), serta gran sultan.
"Kita juga sudah menggandeng Badan Pertahanan Nasional (BPN) dalam melakukan tata batas lahan hutan di Tanjungpinang," jelasnya.
Syahrul juga menyinggung penetapan Penyengat sebagai hutan konversi produksi. Padahal, daerah tersebut merupakan daerah peninggalan sejarah yang sudah ada sebelum negara ini berdiri.
"Jelas makam-makam yang ada dan bangunan sejarahnya memperlihatkan kalau daerah tersebut merupakan daerah pemukiman. Namun demikian kita masih tetap menempuh jalur kooperatif dulu," tegasnya. (*)
Editor: Dodo
