BATAMTODAY.COM, Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Pemerintah Kota Batam mulai menyusun skema penanganan untuk 11 titik rawan banjir dan genangan air setelah melakukan peninjauan lapangan di sejumlah kawasan strategis.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan penanganan banjir sekaligus tindak lanjut atas masukan Komisi VI DPR RI terkait kebutuhan peningkatan kapasitas infrastruktur drainase di Kota Batam.
Peninjauan lapangan dilakukan sehari setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara BP Batam dan Komisi VI DPR RI di Jakarta. Tim gabungan yang dipimpin Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, bersama Direktur Pembangunan Infrastruktur, Wulung Wardhana, turun langsung ke sejumlah lokasi untuk mengidentifikasi penyebab utama banjir dan genangan.
Dalam kegiatan tersebut, BP Batam turut melibatkan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Metra Dinata, serta para camat dari wilayah terdampak guna memastikan penanganan dilakukan secara terpadu.
Lokasi yang menjadi fokus peninjauan meliputi Orchard Park di Batam Kota, Kampung Jabi, SDN 010 Nongsa, wilayah Sekupang, Batu Aji, Sagulung, hingga kawasan depan Panbil Industrial Estate yang kerap mengalami genangan saat curah hujan tinggi.
Berdasarkan hasil verifikasi awal, BP Batam dan Pemerintah Kota Batam mulai merumuskan sejumlah langkah strategis untuk mengatasi persoalan banjir di masing-masing lokasi. Program yang disiapkan mencakup normalisasi saluran drainase, peningkatan kapasitas aliran air, evaluasi pola aliran kawasan, hingga penguatan koordinasi lintas sektor agar penanganan dapat berjalan lebih efektif.
Mouris Limanto menegaskan bahwa setiap titik memiliki karakteristik dan penyebab banjir yang berbeda, sehingga diperlukan pendekatan teknis yang spesifik dan terukur. "Kami turun langsung untuk memastikan kondisi di lapangan karena setiap lokasi memiliki karakteristik persoalan yang berbeda. Penanganannya harus terukur, tepat sasaran, dan terkoordinasi," ujar Mouris.
Menurutnya, langkah cepat tersebut merupakan arahan langsung dari Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, yang menekankan pentingnya respons cepat terhadap aspirasi masyarakat maupun masukan dari DPR RI.
"Bapak Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Ibu Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, selalu menegaskan bahwa persoalan masyarakat tidak boleh berhenti pada pembahasan di ruang rapat. Setiap masukan, termasuk yang disampaikan DPR RI, harus segera diterjemahkan menjadi langkah nyata dan solusi di lapangan," tegasnya.
Penyusunan skema penanganan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan infrastruktur perkotaan di tengah pesatnya pertumbuhan pembangunan dan aktivitas ekonomi di Batam. Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR RI, Sturman Panjaitan, menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas drainase agar perkembangan kawasan industri dan permukiman tidak menimbulkan persoalan banjir yang berulang.
Melalui kolaborasi antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, diharapkan program normalisasi drainase, peningkatan kapasitas saluran air, serta penataan sistem aliran kawasan dapat segera direalisasikan. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko banjir dan genangan, sekaligus mendukung terciptanya infrastruktur yang andal, berkelanjutan, dan mampu menunjang pertumbuhan ekonomi Kota Batam.
Editor: Gokli
