BATAMTODAY.COM, Batam - Di tengah klaim pemerintah pusat bahwa Indonesia tidak lagi mengimpor beras, muncul dugaan kuat adanya peredaran beras impor di Kota Batam. Temuan ini menimbulkan pertanyaan besar: jika Badan Pengusahaan (BP) Batam tak mengeluarkan kuota impor sejak 2016, lantas lewat mana beras-beras itu masuk?
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, sebelumnya menyatakan bahwa produksi beras nasional meningkat 4,1 juta ton hingga akhir 2025 tanpa perlu impor tambahan.
"Kami hitung secara moderat. Sesuai data BPS, produksi beras naik 4,1 juta ton dan ini tertinggi sejak revisi data. Artinya stok nasional aman," ujar Amran, dikutip dari Antara, Minggu (9/11/2025).
Namun, situasi di lapangan menunjukkan fenomena berbeda. Sejumlah sumber menyebut peredaran beras di Batam kini dikuasai oleh segelintir pengusaha, yang diduga mengatur pasokan dengan pola monopoli.
"Sekarang mainnya dirancang satu bendera. Siapa yang tidak ikut, bisa 'dikerjain'," ungkap seorang sumber yang enggan disebutkan namanya, Rabu (12/11/2025).
Ia menyebut inisial BJ, AK, dan AL sebagai pihak yang menguasai jalur distribusi tersebut.
Sementara itu, Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam, Hadjad Widagdo, memastikan bahwa lembaganya tidak memiliki data maupun izin kuota impor beras yang aktif. "Maaf saya tidak punya data tersebut, Pak," ungkapnya lewat pesan WhastApp, saat dikonfirmasi apakah BP Batam pernah mengeluarkam kuota impor beras untuk Kota Batam? Jika pernah, dari tahun kapan hingga tahun berpa? dan ada berapa perusahaan/importir yang dapat kuota, Rabu (12/11/2025).
Pernyataan itu memperkuat dugaan bahwa beras yang beredar di Batam bukan berasal dari jalur resmi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, beras-beras tersebut diduga masuk melalui pelabuhan Sekupang dan Batu Ampar, dua titik yang kerap menjadi jalur keluar-masuk barang ke pulau utama Batam.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi praktik ilegal dalam rantai distribusi pangan, sekaligus mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap peredaran bahan pokok strategis di daerah perbatasan.
Publik berharap jika benar ada aliran beras impor tanpa izin, pemerintah perlu segera melakukan audit distribusi dan memperketat pengawasan pelabuhan guna mencegah kebocoran yang bisa mengganggu stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional.
Editor: Gokli
