BATAMTODAY.COM, Jakarta-Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan wacana mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh DPRD masih dalam proses pengkajian oleh pemerintah.

"Kami masih melakukan pendalaman karena perlu mempertimbangkan seluruh aspek secara menyeluruh," ujar Bima Arya saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada Sabtu (2/7/2025)

Ia memandang sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan meningkatkan efektivitas koordinasi antarlembaga.

Menurut Bima, gagasan tersebut perlu dikaji secara lintas sektor, melibatkan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kemenko Polhukam, hingga DPR.

"Konstitusi menyebutkan kepala daerah dipilih secara demokratis. Artinya, bisa dipilih langsung oleh rakyat atau melalui DPRD. Yang jelas, kepala daerah tidak boleh ditunjuk begitu saja," tegasnya.

Menurutnya, definisi demokratis dalam pemilihan kepala daerah dapat diartikan sebagai pemilihan langsung maupun tidak langsung melalui DPRD.

Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebelumnya mencuat pada 12 Desember 2024, setelah Presiden Prabowo Subianto menyoroti tingginya biaya politik di Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga.

Ia menilai mekanisme pemilihan melalui DPRD dapat memangkas anggaran karena tidak perlu menggelar pemilu secara langsung.

Pandangan Presiden Prabowo turut didukung oleh Muhaimin Iskandar, salah satu menteri koordinator di Kabinet Merah Putih.

Pada 23 Juli 2025, Muhaimin mengusulkan secara terbuka kepada presiden agar kepala daerah dapat dipilih oleh DPRD atau ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.

Editor: Surya