Oleh Erma Pratiwi

SEJAK 21 Mei 2025, RSUD Tanjung Batu Kundur mengubah pola jaganya. Unit Gawat Darurat --yang semestinya menjadi garda terdepan dalam penyelamatan jiwa-- kini hanya beroperasi dari Senin hingga Sabtu, pukul 07.00 hingga 21.00 WIB. Pada hari Minggu, layanan darurat berhenti total. Hanya ruang bersalin yang tetap siaga 24 jam.

Dalihnya: kekurangan tenaga medis, terutama dokter. Tapi konsekuensinya jauh lebih dalam ketimbang sekadar jadwal yang dikurangi. Masyarakat Pulau Kundur dan daerah sekitar, yang menggantungkan keselamatan mereka pada satu-satunya rumah sakit rujukan, kini menghadapi risiko yang tak main-main.

Risiko itu menjadi nyata pada malam Minggu, 25 Mei 2025. Sekitar pukul 22.25 WIB, seorang pasien dalam kondisi gawat tiba di rumah sakit. Namun pintu UGD telah tertutup rapat. Tak ada dokter, tak ada perawat, tak ada penanganan medis. Waktu yang terus berdetak jadi musuh, dan rumah sakit itu tak lagi menjadi tempat perlindungan darurat.

Di media sosial, keresahan meledak. "Kita percaya pada takdir," tulis seorang warganet. "Tapi keselamatan manusia bukan sekadar urusan langit. Sistem layanan publik harus hadir kapan pun dibutuhkan. Di titik antara hidup dan mati, siapa bisa menunggu sampai esok hari?"

Situasi ini menjadi alarm keras bagi para pemangku kebijakan --dari Bupati, Gubernur, hingga anggota dewan. Kesehatan adalah hak dasar. Kekurangan tenaga medis memang persoalan lama, tapi menutup UGD bukanlah solusi yang layak. Justru dengan keterbatasan itu, inovasi dan keberpihakan pada warga mestinya muncul.

Beberapa opsi bisa dipertimbangkan: rekrutmen dokter kontrak dengan insentif menarik, rotasi petugas antarfasilitas kesehatan, pemanfaatan layanan telemedis, penyediaan ambulans antar-pulau, dan evaluasi sistem kerja UGD agar tetap tersedia 24 jam --meski dengan sistem shift terbatas.

Karena nyawa tak mengenal jadwal kerja. Dan tragedi berikutnya bisa datang, bila semua terus diam. (*)

Penulis adalah mahasiswi STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang