BATAMTODAY.COM, Jakarta - Indonesia berhasil memperoleh peningkatan kuota penangkapan tuna dalam Sidang Komisi Tuna Samudera Hindia (Indian Ocean Tuna Commission/IOTC) yang digelar di La Reunion, Prancis, pada 7-17 April 2025.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat penambahan kuota signifikan untuk tiga jenis tuna, yaitu big eye tuna, skipjack tuna (cakalang), dan yellowfin tuna.
Dalam hasil sidang tersebut, kuota penangkapan big eye tuna untuk Indonesia ditingkatkan sebesar 2.791 ton, menjadi total 21.396 ton untuk periode 2026–2028. Sementara itu, kuota skipjack tuna ditetapkan sebesar 138 ribu ton, dan yellowfin tuna disesuaikan menjadi 45.426 ton untuk tahun 2025.
Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Trian Yunanda, selaku ketua delegasi Indonesia, menyatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil diplomasi aktif Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di forum IOTC.
"Indonesia berhasil mengawal isu-isu strategis seperti peningkatan kuota tangkapan tuna, kebijakan penggunaan observer, perlindungan awak kapal perikanan, hingga penguatan aliansi negara pantai (Coastal States Alliance/CSA)," ungkap Trian, dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (19/4/2025).
Keberhasilan Diplomasi Perikanan
Indonesia turut mendorong pengesahan 14 proposal penting, termasuk Proposal B terkait alih muatan (transhipment), serta proposal mengenai konservasi hiu dan sistem pemantauan kapal (Vessel Monitoring System/VMS). Salah satu capaian penting lainnya adalah keberhasilan memperjuangkan pengecualian keharusan penggunaan observer nasional dalam alih muatan oleh kapal rawai tuna.
Negara-negara anggota CSA seperti Indonesia, Maladewa, Afrika Selatan, Pakistan, dan Sri Lanka juga memperlihatkan kekompakan dalam menyuarakan kepentingan bersama. Konsolidasi posisi ini dinilai memperkuat pengaruh negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan.
Delegasi Indonesia turut mengusulkan pelibatan industri perikanan dalam program observer nasional serta peningkatan kapasitas melalui kerja sama dengan konsorsium Regional Observer Programme (ROP) IOTC, termasuk pelatihan dan evaluasi sistem pelaporan.
Komitmen pada Penangkapan Berkelanjutan
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Laksda TNI Dr Ir Lotharia Latif, menegaskan pentingnya forum IOTC dalam mendukung tata kelola perikanan tuna yang berkelanjutan di kawasan Samudera Hindia. Ia menyatakan bahwa tim delegasi Indonesia telah dipersiapkan sejak awal dengan arahan langsung dari Menteri Kelautan dan Perikanan.
"Tambahan kuota ini harus menjadi pemacu bagi semua pihak untuk menjalankan penangkapan ikan secara terukur dan mematuhi standar keberlanjutan," tegas Latif.
Ia menambahkan sistem pelaporan dan ketelusuran tangkapan ikan harus dipatuhi secara menyeluruh oleh nelayan dan pelaku usaha guna mencegah praktik penangkapan ilegal (illegal fishing), serta menjaga kelestarian sumber daya laut.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya telah menekankan pentingnya menjaga ekosistem laut sebagai bagian dari pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan. Ia menilai bahwa keberlanjutan laut merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Editor: Gokli
