BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah resmi meluncurkan program rumah subsidi bagi wartawan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan insan pers sekaligus memperkuat peran mereka sebagai pilar keempat demokrasi.
Program ini diinisiasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025), menegaskan rumah layak huni dengan harga terjangkau merupakan kebutuhan mendasar yang harus dijangkau oleh seluruh wartawan.
"Banyak wartawan yang belum sejahtera, belum memiliki akses pembiayaan rumah yang memadai. Melalui program ini, negara hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut," ujar Meutya, yang sebelumnya pernah berkarier sebagai jurnalis selama satu dekade.
Meutya juga mengungkapkan program ini mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara disebut memberikan instruksi agar profesi wartawan turut dilibatkan dalam program perumahan bersubsidi, mengingat peran strategis media dalam menyampaikan informasi dan menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
"Ini bukan sekadar program perumahan. Ini adalah bentuk nyata apresiasi pemerintah terhadap profesi wartawan sebagai bagian penting dalam demokrasi," lanjut Meutya.
Sebagai wujud konkret, penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dilakukan oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Program ini menargetkan pembangunan 1.000 unit rumah subsidi di berbagai wilayah Indonesia, dengan peluncuran perdana direncanakan pada 6 Mei 2025.
Maruarar menyebut tahap awal akan didistribusikan sebanyak 100 unit rumah kepada wartawan yang lolos seleksi. Proses seleksi akan dilakukan secara objektif dan melibatkan Dewan Pers serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) guna memastikan program tepat sasaran.
"Kami ingin proses ini transparan. Kami tahu permintaan tinggi, tapi keterbatasan unit harus dikelola secara adil," tegas Maruarar.
Sementara itu, Kepala BPS, Amalia, menyampaikan kriteria penghasilan penerima program telah disesuaikan. Wartawan yang berdomisili di wilayah Jabodetabek dengan penghasilan hingga Rp 13 juta untuk yang sudah berkeluarga dan Rp 11-12 juta untuk yang lajang, kini dapat mengakses program ini. Sebelumnya, batas penghasilan maksimal berada di kisaran Rp 7-8 juta.
"Kami revisi agar program ini lebih inklusif, sehingga lebih banyak jurnalis bisa ikut merasakan manfaat," kata Amalia.
Pemerintah berharap, melalui program ini, wartawan Indonesia dapat menjalankan tugas jurnalistiknya dengan lebih fokus dan produktif, tanpa harus dibebani masalah kepemilikan hunian. Sebab, wartawan yang sejahtera dinilai sebagai fondasi penting bagi terwujudnya demokrasi yang kuat dan sehat.
Editor: Gokli
