BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kepri yang berlangsung di Balairung Sidang Utama DPRD, Dompak, Kota Tanjungpinang, Kamis (27/3/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kepri Hj. Dewi Kumalasari dan dihadiri Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan, para wakil pimpinan serta Anggota DPRD, Forkopimda Kepri, dan para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar Ahmad menjelaskan bahwa LKPJ 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Penyusunannya juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
"Informasi terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 masih bersifat tentatif, karena sedang dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujarnya.
Namun, ia menjelaskan realisasi APBD Kepri menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian dari segi Pendapatan Daerah yang dianggarkan sebesar Rp 4,275 triliun lebih, terealisasi mencapai Rp 3,959 triliun lebih atau 92,62 persen target, dengan rincian :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp 1,981 triliun lebih atau 98,08 persen dari target Rp 2,020 triliun lebih;
2. Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp 1,976 triliun lebih atau
87,84 persen dari target Rp 2,250 triliun lebih; dan
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah terealisasi sebesar Rp 1,3 miliar lebih atau 31,78 persen dari target Rp 4,092 miliar lebih.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp 4,071 triliun lebih atau 92,24 persen dari total anggaran Rp 4,414 triliun lebih, dengan rincian:
1. Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp 2,987 triliun lebih atau 92,69 persen target Rp 3,222 triliun lebih;
2. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 307,344 miliar lebih atau 89,09 persen target Rp 344,997 miliar lebih;
3. Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp 2,065 miliar lebih atau 43,27 persen dari target Rp 4,773 miliar lebih; dan
4. Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp 775,144 miliar lebih atau 92,10?ri target Rp 841,617 miliar lebih.
"Dalam hal pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan mencapai Rp 139,369 miliar lebih atau 100,1 persen target, sementara pengeluaran pembiayaan mencapai Rp 91,945 miliar lebih atau 99,88 persen target. Dengan demikian, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan mencapai Rp 27,324 miliar," papar Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar juga mengungkapkan bahwa dari 368 indikator kinerja program pembangunan dan program rutin yang ditargetkan dalam RPJMD 2024, sebanyak 327 indikator mencapai status Sangat Tinggi, 26 indikator Tinggi, 6 indikator Sedang, 2 indikator Rendah, dan 7 indikator Sangat Rendah.
"Capaian positif ini merupakan hasil sinergi antara eksekutif dan legislatif, serta kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri," tegasnya.
Sementara itu, dalam rangka penyelenggaraan tugas pembantuan di tahun 2024, Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 20,202 miliar lebih yang dialokasikan untuk sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanian, Pemuda dan Olahraga, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, serta Perindustrian dan Perdagangan. Realisasi anggaran tugas pembantuan mencapai Rp 19,736 miliar lebih atau 97,69 persen total alokasi.
Menutup penyampaiannya, Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kepri atas dukungan yang diberikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
"Keberhasilan pembangunan Kepri merupakan hasil kerja bersama. Kami akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik guna mewujudkan Kepri yang semakin maju dan sejahtera," tutup Gubernur Ansar.
Editor: Yudha
