BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi meluncurkan Desk Ketenagakerjaan Polri, sebuah inisiatif strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia.
Langkah ini bertujuan menjadi solusi untuk sengketa antara perusahaan dan tenaga kerja serta mendukung daya saing industri nasional.
Jenderal Listyo menjelaskan, Desk Ketenagakerjaan ini berfungsi sebagai saluran untuk menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan melalui tahapan yang jelas, mulai dari pelaporan, mediasi, hingga penegakan hukum jika diperlukan. Ia menambahkan, keberadaan Desk ini diharapkan dapat menjaga hubungan industrial yang stabil dan memberikan ruang bagi pekerja untuk menyampaikan keluhan mereka.
"Dengan hubungan industrial yang baik, Indonesia akan memiliki daya saing yang lebih tinggi di tingkat global. Kami ingin kualitas produksi kita dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai target Presiden Prabowo Subianto," ujar Jenderal Listyo, demikian dikutip laman Humas Polri, Senin (20/1/2025).
Menteri Ketenagakerjaan Prof Yassierli memberikan apresiasi atas inisiatif Polri ini. Ia menilai Desk Ketenagakerjaan Polri merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan perusahaan.
Dengan adanya kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan Polri, ia yakin masalah ketenagakerjaan, baik yang bersifat administratif maupun pidana, dapat diselesaikan secara cepat dan tepat. "Dengan lingkungan kerja yang nyaman dan kepastian hukum, kita akan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing industri, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045," tambah Prof Yassierli.
Andi Gani Nenawea, Presiden Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), yang juga penasihat ahli Kapolri bidang ketenagakerjaan, mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian Kapolri terhadap isu buruh di Indonesia. Ia menyebut Jenderal Listyo sebagai 'pemecah masalah' bagi gerakan buruh, yang telah berhasil meredam berbagai permasalahan, termasuk upaya pengepungan Jakarta oleh 50.000 buruh pada November lalu.
"Inisiatif Desk Ketenagakerjaan Polri mendapatkan perhatian internasional, di mana empat negara ASEAN --Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina-- tertarik untuk mempelajarinya. Ini adalah yang pertama di dunia, di mana polisi menangani tindak pidana ketenagakerjaan," ungkap Andi Gani.
Melalui kolaborasi antara Polri, pemerintah, dan gerakan buruh, Desk Ketenagakerjaan Polri diharapkan dapat menciptakan suasana kondusif yang mendukung perkembangan industri dan kesejahteraan pekerja di Indonesia.
Editor: Gokli
