BATAMTODAY.COM, Jakarta - Mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan ramah bagi kelompok rentan menjadi fokus utama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Dalam seminar bertajuk 'Mewujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Inklusif dan Berdampak', Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral untuk menghadirkan layanan yang merangkul keberagaman kebutuhan masyarakat.
"Partisipasi kelompok rentan dalam perumusan kebijakan memberikan perspektif baru kepada pemerintah, sehingga dapat menciptakan layanan yang inovatif, inklusif, dan relevan," ujar Menteri Rini di Jakarta, demikian dikutip laman KemenPANRB, Selasa (3/12/2024).
Menteri Rini menjelaskan, pelayanan publik inklusif adalah amanat konstitusi, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (2), serta Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik.
Pemerintah memastikan aksesibilitas layanan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, transportasi, hingga layanan perbankan. Menteri Rini menyebutkan bahwa pelayanan publik harus menjadi enabler yang memungkinkan setiap individu menikmati hasil pembangunan secara setara.
Lima Pilar Pelayanan Publik Inklusif
Dalam mewujudkan ekosistem pelayanan publik yang ramah bagi kelompok rentan, Menteri Rini menyoroti lima aspek utama:
- Kebijakan dan Komitmen Pimpinan: Komitmen dari pimpinan instansi pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan layanan yang inklusif.
- Aksesibilitas Fisik: Fasilitas publik harus dirancang dengan prinsip desain universal, memudahkan kelompok rentan untuk mengakses layanan.
- Aksesibilitas Komunikasi dan Informasi: Informasi harus tersedia dalam berbagai format yang dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas.
- Akomodasi yang Layak: Penyediaan layanan tambahan sesuai kebutuhan kelompok rentan untuk memastikan efektivitas akses layanan.
- Sumber Daya Manusia (SDM): Pelayanan publik memerlukan SDM yang memahami kebutuhan kelompok rentan, termasuk disabilitas.
Terkait aspek SDM, Menteri Rini menyampaikan bahwa pemerintah telah memberikan afirmasi kepada kelompok disabilitas dalam formasi Aparatur Sipil Negara (ASN). "Kami memberikan kuota dua persen untuk disabilitas dalam rekrutmen ASN tahun 2024, sebagai bagian dari komitmen inklusivitas kami," ungkapnya.
Menteri Rini juga mengajak semua pihak, termasuk organisasi pemerhati kelompok rentan, untuk berkolaborasi dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pelayanan publik. "Kami mendorong inovasi berkelanjutan dalam pelayanan publik, melibatkan masyarakat dan komunitas disabilitas untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan memberikan dampak nyata," ujarnya.
Dalam acara tersebut, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, juga memberikan pesan inspiratif. Ia menekankan pentingnya memberdayakan diri dan memberikan pengaruh positif, khususnya bagi perempuan dan kaum rentan.
"Sebagai bagian dari pemerintah, saya berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan pembangunan yang inklusif," tuturnya.
Menteri Rini menegaskan, aksesibilitas, baik fisik maupun non-fisik, adalah prasyarat utama bagi kelompok rentan untuk berpartisipasi secara setara dalam masyarakat. Pemerintah harus menjamin layanan bebas hambatan, lingkungan yang inklusif, serta sikap ramah yang meniadakan diskriminasi.
"Pelayanan publik yang inklusif adalah cerminan komitmen negara terhadap keberagaman dan hak asasi manusia. Mari kita bersama-sama membangun ekosistem pelayanan yang tidak hanya ramah, tetapi juga berdampak bagi semua," tutup Menteri Rini.
Editor: Gokli
