BATAMTODAY.COM, Jakarta-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membeberkan dukungan pemerintah dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan agenda Evaluasi Tahapan Pemilu Serentak 2024 di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (25/3/2024).

Dia menegaskan, dukungan yang diberikan pemerintah tidak bermaksud untuk mengintervensi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.

Namun, dukungan diberikan karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mungkin dapat bekerja sendiri karena Indonesia merupakan negara besar dan kompleks.

Dukungan ini seperti menyediakan data kependudukan misalnya Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memberikan hak akses terhadap data tersebut secara penuh kepada KPU. Selain itu, Kemendagri juga melakukan jemput bola perekaman KTP elektronik agar data yang terkumpul lebih optimal.

"Kemudian pada saat pelaksanaan kampanye kita juga memberikan dukungan, selain TNI, Polri, juga ada Linmas di sana yang merupakan jejaring Pemda dan Satpol PP," ujarnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga membantu mempercepat distribusi logistik pemilu atas permintaan KPU. Bantuan distribusi ini terutama untuk daerah-daerah yang sulit diakses. “Ada yang bahkan meminta dukungan karena kekurangan kendaraan operasional, ini juga dibantu oleh Pemda-Pemda dan kami meminta untuk membantu semaksimal mungkin,” ujarnya.

Dukungan lain yang diberikan yakni berkaitan dengan upaya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN). Langkah ini seperti dengan menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri, MenPAN-RB, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu RI tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang ditetapkan pada 22 September 2022.

Kemendagri juga menerbitkan Surat Edaran dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Kemendagri telah menerbitkan 14 Surat Edaran yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah (Pemda), baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk membantu penyelenggara pemilu dan pilkada di daerah.

Selain itu, Kemendagri juga proaktif memastikan anggaran Pemilu 2024 terpenuhi. Sebab, anggaran yang diajukan oleh KPU belum tentu langsung disetujui karena ada revisi atau reviu lebih lanjut.

"Kami mendorong kepada Bapak Presiden, Menkeu, untuk tercapainya angka yang rasional," jelasnya.

Bersyukur
Dalam kesempatan ini, Mendagri Tito Karnavian bersyukur Pemilu 2024 relatif berjalan aman, lancar, dan damai. Hal ini merupakan capaian lantaran pemilu yang berlangsung pada 14 Februari 2024 tersebut adalah terbesar di dunia karena berlangsung dalam satu hari.

Mendagri menjelaskan, pemilu di Indonesia berbeda dengan pemilu di negara besar lainnya, seperti Amerika dan India yang prosesnya tidak berlangsung dalam sehari.

"Jadi yang betul-betul melaksanakan satu hari terbesar di negara demokrasi itu adalah Indonesia,"ujar Mendagri.

Karena itu, kata Mendagri, pemerintah mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan gelaran tersebut, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), maupun pihak terkait lainnya.

"Kami menghadiri pada saat rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilu [tanggal] 20 Maret lalu yang tadi hasilnya sudah disampaikan," ujarnya.

Namun, Mendagri tak memungkiri apabila Pemilu 2024 masih terdapat kekurangan, baik dalam proses penyelenggaraan maupun dukungannya.

Kendati demikian, pemilu di Indonesia terus mengalami perbaikan dibanding pada masa Orde Baru. Saat ini pemilu di Indonesia berlangsung secara terbuka, bebas, dan rahasia. Selain itu, pemilu juga didukung oleh lembaga independen yang pembentukannya turut melibatkan DPR.

"Berbeda dengan di zaman sebelum zaman 99 (tahun 1999), di zaman Orde Baru semua lembaga-lembaga itu ada di bawah Kemendagri. Ini adalah kemajuan sebetulnya bagi bangsa Indonesia, cuma kalau ada kurang-kurang ya pasti ada kurang," jelasnya.

Lebih lanjut, tambah Mendagri, saat ini proses rekapitulasi secara manual atau real count juga disiarkan secara langsung, mulai dari tingkat kabupaten maupun kota.

Ini menunjukkan bahwa proses pemilu berlangsung terbuka dan dapat dikoreksi oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

"Itu untuk menunjukkan bahwa makin transparan dan makin akuntabel dalam proses demokrasi," tandasnya.

Editor: Surya