BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi III DPR mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebab, dalam kasus ini terjadi penyalagunaan anggaran MBG, yang seharusnya digunakan untuk peningkatan kualitas gizi masyarakat dan telah menjadi perhatian public,

"Kami di Komisi III mendukung penuh langkah kejaksaan menindak tegas apabila terjadi korupsi di proyek MBG," kata Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR , Kamis (4/6/2026).

Diketahui, Kejagung menahan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Lodewyk Pusung pasca dicopot dari jabatannya pada Rabu (3/6/2026).

Selain itu, Kejagung juga melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, pada Rabu. Sejumlah barang bukti diamankan penyidik Pidsus Kejagng dari kantor BGN tersebut.

Menurut Sahroni, program MBG adalah program yang sangat baik karena ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Namun, besarnya anggaran yang dikelola membuat program itu rentan disalahgunakan.

Oleh karena itu, Sahroni meminta aparat penegak hukum bertindak tegas, jika menemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.

"MBG merupakan proyek yang sangat mulia dari pemerintah, namun karena dananya yang begitu besar, saya yakin sangat rawan sekali terjadi korupsi," ujar dia.

Sahroni menilai, langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan pembenahan di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bentuk keseriusan pemerintah menjaga program MBG tetap berjalan sesuai tujuan awalnya.

"Dan sejauh ini saya lihat langkah Presiden mengganti pimpinan BGN dan menginstruksikan kejaksaan untuk menggeledah kantor BGN, menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo menjaga MBG berjalan di jalur yang benar," pungkas Sahroni.

Apresoasi Pemerintah

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah Pemerintah melakukan evaluasi di tubuh Badan Gizi Nasional termasuk pergantian pimpinan lembaga tersebut.

Menurutnya, keputusan Presiden menunjuk Naniek S. Deyang menggantikan Dadan Hindayana merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola dan penguatan koordinasi lintas kementerian dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

"Kalau mendengar penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara, ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini menyangkut tata kelola dan kemudian kerja sama lintas kementerian yang kemudian dirasa kurang dan beberapa hal yang menjadi catatan-catatan yang menurut pihak Pemerintah memang harus dibenahi," ujar Dasco, Jakarta, Selasa (2/6/2026) malam.

Ia menegaskan DPR menghormati keputusan Presiden sebagai hak prerogatif Pemerintah. Namun demikian, DPR juga melihat adanya kebutuhan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program MBG agar berjalan lebih optimal di lapangan.

"Tetapi apapun itu kita apresiasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini," tambah Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Terkait penunjukan Naniek S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, Dasco menilai sosok tersebut memiliki pengalaman lapangan yang cukup baik selama menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.

Menurutnya, berdasarkan pemantauan Komisi IX DPR RI, Naniek aktif melakukan monitoring langsung terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk menindak dapur-dapur yang tidak memenuhi standar.

"Kalau kemudian kita lihat selama ini Bu Naniek adalah Wakil Kepala BGN yang belum lama di situ, tetapi kemudian Bu Naniek ini banyak melakukan kerja-kerja lapangan, melakukan monitoring-monitoring lapangan, dan juga banyak sudah menutup dapur-dapur yang tidak memenuhi syarat di lapangan," jelasnya.

Dasco menambahkan hasil pemantauan tersebut juga telah menjadi pembahasan dalam rapat-rapat Komisi IX DPR RI terkait evaluasi pelaksanaan program MBG.

Karena itu, ia menilai keputusan Presiden menunjuk Naniek sebagai Kepala BGN merupakan langkah yang tepat.

"Sehingga menurut kami, pada hemat kami, keputusan Presiden untuk mengangkat, walaupun itu adalah hak prerogatif dari pihak Pemerintah dalam hal ini Presiden, mungkin adalah pilihan yang tepat," katanya.

Lebih lanjut, Dasco mengatakan Komisi IX DPR RI kemungkinan akan segera melakukan koordinasi dengan pimpinan baru BGN guna mengetahui langkah-langkah pembenahan yang akan dilakukan ke depan.

"Saya pikir Komisi IX akan segera melakukan koordinasi untuk mengetahui planning dari pimpinan BGN yang baru untuk memperbaiki dan kemudian untuk lebih membuat tata kelola di BGN ini lebih bagus," ungkapnya.

Ia juga mengakui selama ini terdapat sejumlah evaluasi dan masukan dari DPR terhadap kinerja BGN. Namun, masukan tersebut disampaikan secara langsung kepada Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara.

"Masukan-masukan dari Komisi IX itu diberikan secara tertulis mengenai apa-apa yang kemudian dirasakan perlu diperbaiki dan ditingkatkan di BGN," tuturnya.

Dasco memastikan DPR akan tetap melakukan pengawasan terhadap kinerja pimpinan baru BGN.

"Saya pikir Pemerintah mungkin mempunyai pertimbangan sendiri dan silakan nanti kemudian pimpinan yang baru juga kemudian dinilai oleh masyarakat penuh manfaat, dan tentunya dari DPR juga akan memantau," pungkasnya.

Editor: Surya