BATAMTODAY.COM, Batam - Pemerintah Kota Batam mulai menyiapkan strategi baru pengelolaan sampah dengan memperkuat peran RT, RW, lurah, dan camat dalam pengawasan serta penanganan sampah di tingkat Tempat Penampungan Sementara (TPS). Langkah itu dinilai menjadi bagian penting dalam membenahi persoalan persampahan yang selama ini masih menjadi keluhan di sejumlah wilayah di Batam.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Amsakar Achmad saat membuka kegiatan Penyampaian Laporan Akhir Kajian Optimalisasi dan Strategi Tata Kelola Pengangkutan Sampah Kota Batam di Grand Ballroom AP Premiere, Jodoh, Batuampar, Senin (18/5/2026).
Kajian itu disusun bersama Center for Environmental Technology Study Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sebagai landasan ilmiah penyusunan arah kebijakan pengelolaan sampah di Batam.
Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan persoalan sampah tidak lagi bisa ditangani dengan pola konvensional yang hanya berfokus pada pengangkutan. Menurut dia, pemerintah membutuhkan tata kelola terintegrasi dari tingkat lingkungan hingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
"Kami ingin pengelolaan sampah di Batam memiliki arah penyelesaian yang jelas dan terukur sesuai rekomendasi para pakar. Setiap kebijakan harus dibangun melalui analisis yang cermat," ujar Amsakar.
Ia menjelaskan, penguatan peran RT, RW, lurah, dan camat menjadi fokus utama dalam sistem baru tersebut. Aparatur wilayah dinilai paling memahami kondisi lapangan, termasuk titik-titik penumpukan sampah dan persoalan pengelolaan di tingkat TPS.
Dalam skema yang tengah dibahas, RT dan RW nantinya diharapkan tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi kepada warga, tetapi juga menjadi bagian dari pengawasan pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing.
Selain penguatan di tingkat lingkungan, Pemko Batam juga mengkaji optimalisasi armada pengangkutan agar distribusi sampah tidak lagi menumpuk di sejumlah TPS. Pemerintah turut membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta guna memperkuat layanan persampahan.
"Kami ingin ada gambaran yang utuh dari hulu hingga hilir. Langkah strategis ini penting agar persoalan sampah di lapangan dapat ditangani lebih baik dan berkelanjutan," katanya.
Tak hanya itu, Pemko Batam juga mulai membahas pembenahan sistem retribusi sampah yang selama ini dinilai belum sepenuhnya transparan dan tertata.
Amsakar mengungkapkan salah satu opsi yang sedang dikaji yakni penerapan sistem kategorisasi pelanggan seperti pola layanan yang diterapkan PT Moya Indonesia dalam pengelolaan air bersih di Batam.
Menurut dia, sistem tersebut memungkinkan klasifikasi pelanggan berdasarkan kategori rumah tangga maupun usaha sehingga penarikan iuran sampah menjadi lebih jelas dan akuntabel. "Jika pola kategorisasi ini dapat dimasukkan dalam regulasi daerah, tata kelola retribusi sampah akan menjadi lebih jelas dan transparan," ujarnya.
Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi bahan pembahasan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah yang saat ini dibahas bersama DPRD Kota Batam.
Amsakar juga meminta seluruh camat dan lurah aktif memberikan masukan karena dianggap paling memahami persoalan persampahan di wilayah masing-masing.
Ia berharap hasil kajian yang disusun tim ahli dari Center for Environmental Technology Study Universitas Islam Indonesia Yogyakarta benar-benar dapat diterapkan di lapangan. "Mudah-mudahan hasil kajian ini implementatif dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola persampahan Batam yang lebih baik ke depan," tutupnya.
Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh tenaga ahli CETS UII Yogyakarta, Hijrah Purnama Putra, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Dohar Mangalando Hasibuan. Diskusi dipandu Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam, Aidil Sahalo.
Editor: Gokli
