BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa jurnalis memegang peran strategis dalam menjaga kebenaran di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap belum terverifikasi. Ia mengingatkan bahwa kecepatan penyebaran informasi tidak boleh mengorbankan akurasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Meutya dalam peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 di kawasan Car Free Day, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (3/5/2026). "Ini era di mana informasi sangat cepat dan melimpah, namun tidak semuanya melalui proses verifikasi yang memadai karena adanya tekanan waktu," ujarnya.
Menurut Meutya, insan pers dituntut tetap menjaga nilai dan manfaat informasi bagi publik di tengah kompetisi kecepatan produksi berita. Ia menegaskan bahwa orientasi utama jurnalistik harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
"Kita membuat berita untuk kemaslahatan publik, bukan sebaliknya," tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa penyampaian informasi yang benar merupakan bagian dari amanat konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Dalam konteks tersebut, pemerintah dan pers memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan kualitas informasi di ruang publik.
"Informasi adalah bagian dari hak asasi manusia, tetapi yang dimaksud adalah informasi yang benar, bukan misinformasi," jelasnya.
Lebih lanjut, Meutya mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam praktik siaran langsung, baik di media konvensional maupun platform digital, yang berpotensi menyebarkan informasi secara instan. "Kami mengingatkan agar setiap pihak yang menyampaikan informasi secara cepat tetap menjaga prinsip kebenaran," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Komarudin Hidayat, menilai bahwa di tengah ledakan informasi, kebutuhan masyarakat terhadap pers berkualitas justru meningkat. Ia melihat adanya perubahan perilaku publik dalam mengonsumsi informasi.
"Ledakan informasi tidak bisa dihindari, tetapi kebutuhan terhadap pers yang kredibel semakin kuat," kata Komarudin.
Menurutnya, masyarakat mulai menyeimbangkan konsumsi media sosial dengan kebutuhan akan informasi yang dapat dipercaya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pers profesional tetap relevan di era digital.
Komarudin juga menekankan pentingnya menjaga kebebasan pers yang bertanggung jawab. "Kebebasan pers harus diiringi tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas informasi bagi masyarakat," ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Meutya turut didampingi oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Fifi Aleyda Yahya, serta Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Wayan Toni Supriyanto.
Peringatan ini menegaskan kembali bahwa di tengah derasnya arus informasi digital, peran jurnalis sebagai penjaga akurasi dan kebenaran tetap menjadi pilar utama demokrasi.
Editor: Gokli
