BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mempercepat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Langkah ini diarahkan untuk membangun birokrasi yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis data di tengah kompleksitas tantangan pelayanan publik.
Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan sosialisasi survei kesiapan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berbasis AI yang digelar secara daring pada Rabu (29/4/2026). Kegiatan ini menjadi tahap awal menuju implementasi sistem evaluasi kinerja berbasis teknologi di instansi pemerintah.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Kementerian PANRB, Akhmad Hasmy, menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dalam reformasi birokrasi.
"Penerapan evaluasi SAKIP berbasis AI merupakan bagian dari komitmen Kementerian PANRB dalam menghadirkan birokrasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ini bukan sekadar perubahan sistem, tetapi transformasi cara kerja agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel," ujar Hasmy.
Ia menjelaskan, survei kesiapan menjadi instrumen penting untuk memetakan kondisi awal setiap instansi, mulai dari kesiapan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur digital, hingga pemahaman terhadap mekanisme evaluasi berbasis AI.
"Hasil survei ini akan menjadi dasar dalam merumuskan langkah penguatan yang lebih terarah agar implementasi evaluasi SAKIP berbasis AI dapat berjalan optimal," katanya.
Menurut Hasmy, keberhasilan penerapan sistem ini tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga kesiapan organisasi dan budaya kerja aparatur. Transformasi digital menuntut perubahan pola pikir yang selaras dengan prinsip kinerja dan akuntabilitas.
Ke depan, pemanfaatan AI dalam evaluasi SAKIP diharapkan mampu meningkatkan kualitas penilaian kinerja secara lebih objektif, cepat, dan berbasis data. Pendekatan ini juga dinilai dapat memperkuat transparansi serta meminimalkan potensi subjektivitas dalam proses evaluasi.
"Penerapan evaluasi berbasis AI ini menjadi bagian penting dalam mendorong terwujudnya birokrasi yang modern, adaptif, dan berdaya saing. Kami optimistis kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik akan semakin meningkat," pungkas Hasmy.
Editor: Gokli
