BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kehadiran Kapolresta Tanjungpinang, Kombes Pol Indra Ranu Dikarta, dalam pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Riau dinilai sebagai simbol sinergi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah. Namun, publik menilai kolaborasi tersebut harus dibuktikan melalui perbaikan nyata di lapangan, bukan sekadar seremoni.
Pelantikan Sekda yang berlangsung di Gedung Daerah, Senin (27/4/2026), dipimpin langsung oleh Gubernur Ansar Ahmad yang melantik Misni sebagai Sekda definitif. Acara itu turut dihadiri unsur Forkopimda, pejabat instansi vertikal, kepala OPD, serta tokoh masyarakat.
Kapolresta hadir bersama Irwasda Polda Kepri, Kombes Pol Romin Thaib. Kehadiran keduanya disebut sebagai bentuk dukungan terhadap stabilitas pemerintahan dan keamanan daerah. Meski demikian, sorotan publik tidak berhenti pada kehadiran simbolik, melainkan pada efektivitas koordinasi yang selama ini dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar kembali menegaskan peran strategis Sekda sebagai penggerak utama birokrasi. "Sekda harus memastikan kebijakan dan program pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan sinergi lintas lembaga, termasuk dengan aparat keamanan.
Sementara itu, Kapolresta Tanjungpinang menyatakan komitmen institusinya untuk mendukung pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. "Kami siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif, sehingga program pembangunan dapat berjalan lancar," tegasnya.
Namun, di tengah komitmen tersebut, sejumlah kalangan menilai sinergi yang selama ini digaungkan belum sepenuhnya berdampak pada percepatan penyelesaian persoalan riil, mulai dari pelayanan publik hingga pengawasan kebijakan di tingkat daerah.
Pelantikan Sekda kali ini pun dipandang sebagai momentum penting untuk menguji sejauh mana koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan mampu menghasilkan perubahan konkret. Tanpa langkah nyata, kolaborasi yang ditampilkan dalam forum resmi berisiko dipersepsikan sebagai rutinitas seremonial semata.
Dengan tantangan yang masih kompleks di Kepulauan Riau, publik kini menunggu implementasi sinergi tersebut benar-benar hadir dalam bentuk kebijakan yang responsif, pelayanan yang lebih cepat, serta situasi keamanan yang semakin terjaga.
Editor: Gokli
