BATAMTODAY.COM, Batam - Gaung Hari Kartini tidak sekadar menjadi seremoni tahunan di Kepulauan Riau. Di tengah dinamika politik daerah, perempuan kini tampil sebagai aktor penting dalam pengambilan keputusan, membawa perspektif keadilan dan empati ke dalam kebijakan publik.
Salah satu sosok tersebut adalah Ririn Warsiti, legislator dari Fraksi Gerindra yang menilai semangat Kartini hari ini tercermin dari keberanian perempuan untuk tampil dan bersuara di ruang publik.
"Perempuan di politik bukan sekadar pelengkap, tetapi pengambil keputusan yang membawa perspektif keadilan dan empati. Ini wujud nyata semangat Kartini, bahwa perempuan mampu berdiri sejajar dan berkontribusi," ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kepri, Ririn melihat partisipasi perempuan di wilayah tersebut terus meningkat. Perempuan dinilai semakin berani memperjuangkan kebijakan yang inklusif. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan struktural masih membayangi, mulai dari ketimpangan akses pendidikan dan ekonomi hingga perlindungan hukum, terutama di wilayah hinterland.
"Masih ada stigma sosial yang membatasi ruang gerak perempuan, dan kasus kekerasan juga masih tinggi. Ini membutuhkan penanganan serius dan terpadu," katanya.
Di parlemen daerah, Ririn menempatkan isu pemberdayaan perempuan sebagai prioritas. Ia mendorong peningkatan anggaran untuk penguatan ekonomi perempuan, termasuk dukungan terhadap pelaku UMKM dan pelatihan keterampilan agar perempuan lebih mandiri secara finansial.
Selain itu, perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan juga menjadi fokus. Ia menilai akses layanan pengaduan harus diperluas dan disertai pendampingan yang memadai.
"Kita dorong penguatan regulasi, layanan pengaduan yang mudah diakses, dan edukasi ke masyarakat. Tidak boleh ada lagi yang diam saat melihat kekerasan," tegasnya.
Kondisi geografis Kepulauan Riau yang tersebar dinilai menuntut pendekatan kebijakan yang adaptif. Ririn menekankan pentingnya kehadiran negara hingga ke wilayah terluar, termasuk dalam perlindungan pekerja perempuan di sektor informal maupun migran.
"Kepri ini unik. Maka perlindungan harus lewat edukasi, pendampingan, dan regulasi yang kuat. Negara harus hadir, meski mereka jauh dari pusat kota," ujarnya.
Dalam sektor pendidikan dan kesehatan, ia menilai peran legislatif sangat strategis, terutama dalam fungsi penganggaran dan pengawasan. Meski perspektif gender mulai terintegrasi dalam kebijakan, menurutnya hal itu masih perlu diperkuat agar lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan.
Di tengah kompleksitas politik, Ririn mengakui tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi sekaligus membuktikan kapasitas perempuan sebagai pemimpin. "Saya terus belajar, membangun jaringan, dan tetap berpegang pada tujuan awal, yaitu memperjuangkan kepentingan masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat yang akan menilai," katanya.
Bagi Ririn, sosok Kartini masa kini tidak selalu hadir dalam figur besar. Ia melihatnya dalam kehidupan sehari-hari, pada perempuan yang berjuang untuk keluarga, bekerja, hingga berani mandiri.
"Semua perempuan yang berjuang itu adalah Kartini hari ini, termasuk perempuan-perempuan hebat di Kepri," ucapnya.
Jika diberi kesempatan menetapkan satu kebijakan prioritas, Ririn memilih penguatan ekonomi perempuan berbasis komunitas. Ia meyakini kemandirian ekonomi perempuan akan berdampak luas terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
"Ketika perempuan berdaya, keluarga ikut sejahtera. Dampaknya akan terasa luas," ujarnya.
Ke depan, ia berharap perempuan Kepulauan Riau tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan. "Saya ingin perempuan Kepri semakin mandiri, punya akses setara, dan berani mengambil peran strategis. Semoga semakin banyak yang berani bermimpi besar untuk masa depan Kepri yang lebih baik," tutup Ririn.
Editor: Gokli
