BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah terus memperkuat implementasi pendidikan inklusif guna menjamin hak belajar yang setara bagi seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus. Namun, keterbatasan jumlah guru dengan kompetensi khusus masih menjadi tantangan utama di lapangan.
Menjawab kondisi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru meluncurkan program Penyetaraan Pelatihan Pendidikan Inklusif Tingkat Lanjut. Program ini dirancang untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan guru pendidikan khusus di berbagai daerah.
Melalui skema penyetaraan, guru yang telah mengikuti Bimbingan Teknis Guru Pembimbing Khusus diberikan kesempatan melanjutkan ke pelatihan tingkat mahir dengan mekanisme yang lebih fleksibel.
Sekretaris Ditjen GTKPG, Temu Ismail, menyatakan bahwa program ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi guru secara signifikan. "Kemendikdasmen berharap semakin banyak guru dapat terfasilitasi untuk meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan inklusif. Upaya ini diharapkan berdampak langsung pada kualitas layanan pembelajaran yang lebih adaptif, ramah, dan berpihak pada kebutuhan setiap peserta didik," ujar Temu.
Data Kemendikdasmen mencatat sebanyak 2.663 peserta telah memenuhi syarat sebagai kandidat. Melalui mekanisme penyetaraan, terdapat potensi tambahan 5.129 calon peserta, sehingga memperluas jangkauan pelatihan sekaligus mendorong pemerataan akses di seluruh wilayah.
Melihat tingginya minat tersebut, Kemendikdasmen juga memperpanjang masa pelaksanaan program yang semula dimulai pada 30 Maret hingga kini diperpanjang sampai 25 April 2026. "Perpanjangan waktu ini memberikan ruang lebih bagi guru untuk menyelesaikan proses pembelajaran mandiri secara optimal sebelum mengikuti tahap asesmen pada akhir April," kata Temu.
Dalam pelaksanaannya, program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan administrasi, tetapi juga memastikan kesiapan kompetensi guru di lapangan. Temu menegaskan bahwa penyetaraan menjadi bagian penting dalam menjamin kualitas pembelajaran inklusif.
"Proses ini tidak hanya untuk memenuhi persyaratan administratif, tetapi memastikan bahwa kompetensi yang dimiliki benar-benar siap diterapkan di satuan pendidikan," ujarnya.
Melalui webinar yang digelar sebelumnya, peserta memperoleh penjelasan menyeluruh terkait alur program, mulai dari pendaftaran, pembelajaran mandiri, hingga asesmen. "Proses ini dirancang sistematis agar peserta tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara nyata dalam praktik pembelajaran," imbuhnya.
Adapun tahapan program meliputi sosialisasi, pendaftaran melalui platform SIMPKB, pembelajaran mandiri materi pengayaan, serta asesmen pada akhir April. Sasaran program ini adalah guru ASN yang bertugas sebagai guru kelas atau mata pelajaran, berpendidikan minimal D-4 atau S-1, serta lulusan Bimtek Guru Pembimbing Khusus periode 2003 hingga 2019.
Ke depan, penguatan pelatihan pendidikan inklusif akan dilakukan melalui unit pelaksana teknis di bawah Ditjen GTKPG, seperti Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan di setiap provinsi sebagai penyelenggara utama.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat ketersediaan guru pendidikan khusus yang kompeten sekaligus memperkuat sistem pendidikan inklusif di Indonesia.
Editor: Gokli
