BATAMTODAY.COM, Batam - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meninjau langsung sejumlah proyek strategis di Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (6/4/2026). Langkah ini dilakukan untuk memastikan proyek dengan anggaran besar berjalan optimal, tuntas, dan bebas dari praktik korupsi.
Kasatgas Koordinator Wilayah I KPK, Uding Juharudin, menegaskan pengawasan dilakukan agar proyek benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar berdiri secara fisik.
"Kami ingin memastikan proyek strategis ini dilaksanakan dengan baik dan benar-benar berfungsi. Jangan sampai bangunannya ada, tapi tidak dibutuhkan atau tidak bisa digunakan," ujarnya.
Dalam peninjauan tersebut, KPK juga menyoroti sektor pengadaan barang dan jasa yang dinilai masih menjadi titik rawan korupsi di daerah.
"Korupsi di daerah biasanya tidak jauh dari tiga hal, yakni pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, serta perizinan. Ini yang kami awasi secara intensif," tegas Uding.
Ia mengingatkan Pemerintah Daerah agar tidak lengah, terutama dalam proses pengadaan proyek yang melibatkan anggaran besar. KPK, kata dia, tidak ingin kasus penyimpangan anggaran yang terjadi di daerah lain terulang di Batam.
"Kami tidak ingin apa yang terjadi di daerah lain terjadi di sini. Karena itu, pengadaan harus dikawal ketat," katanya.
Selain aspek pembangunan fisik, kata dia, pihaknya juga menyoroti pentingnya perencanaan pasca-proyek, khususnya terkait biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas.
"Hari ini kita lihat kondisinya bagus, bersih, bahkan alas kaki dilepas. Tapi ini jangan hanya di awal. Harus ada komitmen pemeliharaan, termasuk anggaran dan petugasnya," ujarnya.
Uding juga mengingatkan agar sarana pendukung seperti perangkat teknologi dirawat dengan baik agar tidak cepat rusak dan mengganggu pelayanan publik.
"Jangan sampai kerusakan kecil dibiarkan, lama-lama fungsinya turun dan pelayanan ke masyarakat ikut terganggu," katanya.
Menurutnya, keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan peran kontraktor, perencana, pelaksana, hingga pengawas di lapangan agar bekerja secara profesional dan transparan.
"Kami berharap kehadiran KPK ini bisa menjadi pemicu bagi OPD untuk bekerja lebih akuntabel," ujarnya.
Di sisi lain, KPK juga mengajak masyarakat dan media untuk ikut mengawasi jalannya pembangunan di Batam.
Ia berharap, peninjauan ini mampu memastikan setiap anggaran yang digelontorkan benar-benar menghasilkan fasilitas publik yang berkualitas, tepat guna, dan bermanfaat bagi masyarakat Batam.
"Peran media dan masyarakat penting untuk kontrol sosial, agar pemerintah tetap berjalan sesuai aturan," kata Uding.
Editor: Yudha
