BATAMTODAY.COM, Batam - Setoran parkir di depan PT Panasonic Industrial Devices Batam menuai sorotan tajam dari DPRD Kota Batam. Pasalnya, dari ratusan hingga ribuan kendaraan yang parkir setiap hari, setoran yang dilaporkan hanya sebesar Rp 188 ribu.
Persoalan tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPRD Batam bersama Dinas Perhubungan Kota Batam dan pihak perusahaan, Rabu (1/4/2026). Rapat dipimpin anggota Komisi III, Suryanto.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Batam, Arlon Veristo, menilai angka setoran tersebut tidak rasional jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang parkir di lokasi. "Dari banyaknya motor yang parkir, setoran cuma Rp 188 ribu per hari. Secara logika ini tidak masuk akal," ujarnya.
Ia juga mempertanyakan selisih antara potensi pendapatan dan angka setoran yang dilaporkan. Menurutnya, dengan tarif parkir Rp 2.000 per sepeda motor, ratusan kendaraan saja sudah dapat menghasilkan ratusan ribu Rupiah.
"Kalau 300 motor saja sudah Rp 600 ribu. Di lokasi itu bisa sampai ribuan motor. Lalu ke mana sisanya?" kata Arlon.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Leo Putra, menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan titik parkir resmi yang termasuk dalam 593 titik parkir terdaftar di Batam.
Sementara itu, Kepala UPT Parkir Dishub Batam, Jeskiel Alexander Banik, menyebutkan setoran Rp 188 ribu per hari merupakan hasil perhitungan konsultan, dengan dua juru parkir yang bertugas di lokasi tersebut.
Namun, penjelasan tersebut belum mampu meredam kritik DPRD. Arlon menilai keberadaan parkir di tepi Jalan Laksamana Bintan justru lebih banyak menimbulkan dampak negatif, khususnya kemacetan, dibandingkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
"Kalau dampaknya lebih besar dari pendapatan, lebih baik tidak usah dijadikan titik parkir," tegasnya.
DPRD juga menyoroti aspek legalitas dan pengawasan, meskipun Dishub menyebut lokasi tersebut telah memiliki Surat Keputusan (SK) Wali Kota sejak 2018.
Berdasarkan pantauan di lapangan, jumlah kendaraan yang parkir di lokasi tersebut kini mulai berkurang. Sebelumnya, sepeda motor tampak memadati bahu jalan hingga dua hingga tiga lapis, bahkan sebelum DPRD melakukan inspeksi mendadak.
Komisi III DPRD Batam menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan meminta transparansi dalam pengelolaan parkir, termasuk potensi kebocoran pendapatan daerah. "Kita akan kawal terus permasalahan ini. Jalan sudah selesai dibangun pemerintah, tetapi kawasan itu tetap macet," ujar Suryanto.
Editor: Gokli
