BATAMTODAY.COM, Batam - Citra Kota Batam sebagai kota Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) kian tercoreng akibat tumpukan sampah yang berserakan di berbagai titik, termasuk di jalur utama yang menjadi wajah kota. Kondisi ini memicu keluhan warga dan menjadi sorotan tamu dari luar daerah.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Batam, Siti Nurlaila, menyebut situasi kebersihan di Batam telah mencapai tahap darurat sampah. Ia menilai, meskipun pemerintah telah menambah armada pengangkut, penanganan di lapangan masih jauh dari harapan.
"Memang ada peningkatan di beberapa titik, tapi di sisi lain justru muncul lokasi-lokasi baru yang dijadikan tempat pembuangan oleh masyarakat," ujarnya di Gedung DPRD Kota Batam, Jumat (31/10/2025).
Menurutnya, persoalan utama bukan pada jumlah armada, melainkan pada efektivitas pengelolaan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dinilai belum maksimal. "Kalau armada sudah ditambah tapi sampah tetap menumpuk, artinya pengolahan di TPA tidak berjalan efektif," tegasnya.
Siti mengungkap, di sejumlah perumahan, sampah bahkan tidak diangkut hingga dua minggu. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan bau menyengat dan mengundang serangga, tetapi juga merusak estetika lingkungan kota.
Legislator Komisi III DPRD Batam yang membidangi lingkungan hidup ini menambahkan, banyak pihak luar daerah menyoroti kondisi Batam yang dinilai tidak sebanding dengan predikatnya sebagai kota modern. "Kita justru jadi bahan olok-olok. Katanya kota MICE, tapi di jalan utama masih banyak tumpukan sampah," sindirnya.
Ia juga menyoroti perilaku sebagian masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Menurutnya, hal itu turut dipicu oleh ketidakpastian jadwal pengangkutan sampah oleh pemerintah kota.
"Warga jadi bingung mau buang di mana karena truk pengangkut datangnya tidak tentu. Ini harus dibenahi," ucapnya dengan nada tegas.
Untuk solusi jangka panjang, Siti mendorong Pemko Batam mengembangkan sistem pemilahan dan pengolahan sampah berbasis masyarakat, termasuk mengaktifkan kembali bank sampah agar limbah organik dan plastik dapat bernilai ekonomi. "Bank sampah harus dihidupkan lagi. Masyarakat juga perlu diberdayakan agar sistem ini berkelanjutan," katanya.
Selain itu, DPRD juga mengusulkan agar dana CSR perusahaan sebagian dialokasikan untuk program pengelolaan sampah dan pembinaan masyarakat di tingkat kelurahan. "CSR bisa diarahkan ke program lingkungan agar ada sinergi antara dunia usaha dan masyarakat," jelasnya.
Terkait isu keterlambatan pembayaran gaji petugas kebersihan, Siti mengaku belum menerima laporan resmi. "Saya belum dengar kalau gaji petugas belum dibayar. Tapi kalau benar ada, ini harus segera ditindaklanjuti," pungkasnya.
Editor: Gokli
