BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menetapkan langkah strategis untuk mengatasi 48 titik banjir yang tersebar di 22 kawasan dengan luas genangan mencapai 263,59 hektare.

Wali Kota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah, menegaskan perlunya sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar penanganan banjir lebih terukur dan berkelanjutan.

"Pembangunan pemukiman tanpa didukung drainase yang ideal menjadi penyebab utama genangan. Karena itu, pertumbuhan kota harus diimbangi dengan infrastruktur pengendalian banjir," ujar Lis saat memimpin rapat koordinasi di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota, Selasa (10/9/2025).

Dalam rapat tersebut, Lis memaparkan rencana penanganan banjir jangka pendek hingga panjang. Program cepat meliputi normalisasi sungai sepanjang 7,7 kilometer, pembersihan drainase, serta peningkatan kapasitas saluran. Sementara untuk jangka menengah, Pemko menargetkan pembangunan infrastruktur strategis seperti Polder Puspandari (6,75 ha), Polder Srikaton Tahap II (2,87 ha), Polder Kampung Kolam (2,6 ha), dan Bendungan Dompak (70 ha).

Lis juga menekankan pentingnya pembebasan lahan sebagai prioritas. Estimasi biaya pembebasan di tiga kawasan utama, yakni Srikaton, Kampung Kolam, dan Nibung Angus, diperkirakan mencapai Rp 12 miliar hingga Rp 74 miliar. "Setiap OPD harus memahami masalah ini secara menyeluruh dan menghadirkan inovasi sesuai bidang masing-masing," tegas Lis.

Kepala BPBD menegaskan pihaknya menyiagakan Tim Reaksi Cepat (TRC) 24 jam, lengkap dengan peralatan seperti perahu karet, tenda pengungsi, dan paket bantuan darurat.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Ariza menambahkan, "Kolaborasi menjadi kunci. Data sudah kita miliki, sekarang saatnya kita tindaklanjuti dengan langkah teknis dan dukungan anggaran."

Dengan strategi terpadu ini, Pemko Tanjungpinang berharap penanganan banjir dapat berjalan efektif, memberi kepastian bagi masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.

Editor: Gokli