BATAMTODAY.COM, Batam - Pemerintah Kota Batam (Pemko) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam resmi menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), Rabu (4/6/2025).
Kesepakatan ini bertujuan memperkuat penyediaan data akurat dan terintegrasi guna menunjang kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Penandatanganan berlangsung di Balairungsari, Gedung Bida Utama BP Batam, dan dilakukan langsung oleh Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, serta dihadiri oleh Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, beserta jajarannya.
Dalam sambutannya, Amsakar menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun sistem data yang kuat sebagai landasan kebijakan pemerintah. "Kebijakan publik tidak akan berjalan optimal tanpa data yang valid. Karena itu, peran BPS sebagai lembaga kredibel sangat penting dalam menyediakan data statistik yang dapat diandalkan," ujar Amsakar.
Ia menjelaskan, substansi MoU ini berfokus pada upaya Pemko dan BP Batam untuk mendapatkan data terbaru dan berkualitas, demi menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Amsakar juga menegaskan komitmennya terhadap pentingnya penggunaan data dalam perencanaan pembangunan.
"Bekerja tanpa data itu seperti berjalan di malam hari tanpa cahaya. Kami ingin semua intervensi kebijakan berbasis pada realitas yang terukur," tegasnya.
Ia juga mengapresiasi gerak cepat yang dilakukan setelah pembahasan awal, yang hanya berselang dua minggu dari perbincangan informal hingga penandatanganan resmi.
Amsakar berharap pembaruan data dapat dilakukan secara berkala, khususnya terkait isu strategis seperti energi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran. Ia bahkan telah membentuk tim teknis khusus untuk berkoordinasi langsung dengan BPS guna mempercepat implementasi MoU.
"Kami tidak ingin kerja sama ini berhenti di seremoni. Kami siap memfasilitasi kebutuhan data di lapangan demi kebijakan yang akurat dan menyentuh langsung masyarakat," tambahnya.
Lebih lanjut, Amsakar menggarisbawahi arahan Presiden RI terkait pentingnya membangun satu basis data terpadu yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyambut baik inisiatif Pemko dan BP Batam. Ia menyebut kerja sama ini sebagai langkah strategis dalam menciptakan sinergi antarinstansi demi pembangunan yang lebih terarah.
"Data adalah fondasi dari setiap kebijakan. Tanpa data, kita seperti berjalan dalam gelap. Batam menunjukkan langkah maju yang bisa menjadi contoh nasional," ujar Amalia.
Amalia juga menyoroti posisi strategis Batam yang menyumbang sekitar 66 persen perekonomian Provinsi Kepri, serta potensi sektor maritim yang didukung lebih dari 135 industri. Menurutnya, pemanfaatan data berkualitas dapat mengoptimalkan sektor unggulan ini secara signifikan.
"Kerja sama ini akan mendukung penyusunan kebijakan berbasis data di sektor ekonomi, sosial, hingga industri. Saya berharap Batam menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam membangun kebijakan berbasis statistik," pungkasnya.
Dengan kerja sama ini, Batam diharapkan menjadi kota percontohan dalam penerapan kebijakan berbasis data di Indonesia, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang lebih responsif dan akuntabel.
Editor: Gokli
