BATAMTODAY.COM, Jakarta - Di tengah tekanan ketidakpastian global, perekonomian Indonesia mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 4,87% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan I-2025.
Capaian ini melampaui pertumbuhan sejumlah negara tetangga seperti Singapura (3,8%) dan Malaysia (4,4%), bahkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat (2,0%) dan Uni Eropa (1,2%).
"Pertumbuhan sebesar 4,87% ini mencerminkan ketangguhan ekonomi nasional. Meski dihadapkan pada tantangan global seperti fragmentasi geoekonomi dan tren proteksionisme, Indonesia tetap mampu menjaga laju pertumbuhan secara solid," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Senin (5/5/2025).
Airlangga menuturkan, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan dengan kontribusi 54,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mencatatkan kenaikan sebesar 4,89%. Sementara itu, ekspor tumbuh sebesar 6,78%, didorong oleh ekspor nonmigas serta meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara.
"Program pemerintah seperti tunjangan hari raya (THR), bantuan hari besar keagamaan, mudik gratis, dan diskon belanja selama Ramadan dan Idulfitri turut mendorong daya beli masyarakat," jelasnya.
Dari sisi sektoral, pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor pertanian (10,52%), diikuti jasa lainnya (9,84%) dan jasa perusahaan (9,27%). Secara regional, Pulau Sulawesi mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 6,40%, disusul Jawa dengan 4,99%.
Meski demikian, Airlangga mengingatkan adanya potensi perlambatan ekonomi global. "IMF memperkirakan ekonomi dunia hanya akan tumbuh 2,8% pada 2025. Kita juga melihat pelemahan Purchasing Managers' Index (PMI) di dalam negeri dan sejumlah negara lain," paparnya.
Strategi Pemerintah untuk Triwulan II-2025
Guna menjaga momentum pertumbuhan di triwulan II-2025, Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis, mulai dari penguatan daya beli, insentif investasi, hingga percepatan belanja negara.
"Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako pada Mei-Juni, serta mencairkan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara. Ini diharapkan dapat memberi dorongan signifikan terhadap konsumsi domestik," ujar Airlangga.
Selain itu, Pemerintah memberikan insentif fiskal di sektor properti, otomotif, dan industri padat karya, serta terus menjaga stabilitas harga pangan. Langkah ini dibarengi dengan pembentukan Satuan Tugas Perluasan Lapangan Kerja dan penerbitan Inpres Deregulasi guna menyederhanakan perizinan investasi.
"Implementasi Kredit Investasi untuk Industri Padat Karya dan optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan menjadi instrumen kunci dalam membuka peluang kerja dan mendorong aktivitas sektor riil," tegasnya.
Airlangga juga menekankan pentingnya akselerasi belanja Pemerintah agar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lebih cepat terasa. Pemerintah pun tengah melakukan mitigasi terhadap risiko global seperti potensi kebijakan proteksionis Amerika Serikat (Trump 2.0) dan memperkuat diplomasi ekonomi melalui penyelesaian negosiasi EU-CEPA dan perluasan pasar ekspor.
"Langkah Indonesia bergabung dengan BRICS dan proses aksesi ke OECD menunjukkan komitmen kuat kita dalam memperkuat peran global serta mempercepat transformasi menuju Indonesia Maju," pungkasnya.
Editor: Gokli
