BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat pengawasan kegiatan perikanan melalui pembentukan Subdirektorat Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.
Unit kerja baru ini berada di bawah Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dan bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur.
Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Laksda TNI Dr Ir Lotharia Latif, mengungkapkan peran syahbandar sangat penting, baik sebelum kapal berlayar maupun saat kembali untuk mendaratkan hasil tangkapan. Selain memastikan keselamatan pelayaran, syahbandar juga berperan aktif dalam pengawasan dan pendampingan terhadap pelaku usaha perikanan agar mematuhi ketentuan yang berlaku.
"Jumlah syahbandar yang tersedia saat ini belum mencukupi. Dari 454 pelabuhan perikanan dan 214 calon pelabuhan, hanya terdapat 168 personel syahbandar," ujar Latif, dalam keterangan pers KKP, Jumat (18/4/2025).
Subdirektorat Kesyahbandaran akan menjalankan berbagai tugas strategis, mulai dari penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma dan prosedur operasional, hingga pelatihan teknis dan supervisi di bidang kesyahbandaran. Unit ini juga bertanggung jawab atas pemantauan, analisis, evaluasi, serta pelaporan pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.
Fungsi lainnya mencakup penyusunan bahan implementasi perjanjian tindakan negara pelabuhan (Port State Measures Agreement), yang menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pengawasan terhadap kegiatan perikanan lintas negara.
Latif menambahkan KKP akan terus menjalin sinergi dengan Kementerian Perhubungan, terutama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi petugas syahbandar. Langkah ini diharapkan dapat menambah jumlah dan kapasitas personel secara signifikan dalam waktu dekat.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya menekankan Syahbandar memiliki peran kunci dalam mendukung mekanisme pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi. Ia menyatakan skema ini mampu mendorong perbaikan tata kelola perikanan secara menyeluruh dan meningkatkan integrasi pengawasan untuk mencegah kebocoran sumber daya.
Editor: Gokli
