BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat daya saing produk perikanan Indonesia melalui perjanjian kesetaraan sistem mutu dengan 38 negara mitra. Langkah ini bertujuan mengurangi hambatan ekspor serta meningkatkan volume dan nilai perdagangan hasil kelautan dan perikanan nasional.
Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini, menjelaskan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (SJMKHP) Indonesia telah sesuai dengan standar internasional. Harmonisasi ini diwujudkan melalui sejumlah perjanjian seperti Commission Decision dari Uni Eropa, Mutual Recognition Arrangement (MRA), Bilateral Arrangement, serta Regulatory Partnership Agreement (RPA).
"Badan Mutu sebagai otoritas kompeten telah menjalin perjanjian sistem mutu dengan 38 negara, termasuk 27 negara Uni Eropa melalui EU Commission Decision No. 324/94, serta negara-negara lain seperti Arab Saudi, Tiongkok, Kanada, Vietnam, Korea, Norwegia, dan negara anggota Eurasian Economic Union," ungkap Ishartini, dalam Sidang Komisi Bersama Indonesia-Rusia di Jakarta, Selasa (15/4/2025), demikian dikutip siaran pers KKP.
Melalui kerja sama tersebut, arus ekspor komoditas perikanan menjadi lebih lancar berkat pelaksanaan pre-border inspection atau inspeksi sebelum pengiriman barang ke negara tujuan. Prosedur ini dinilai efektif mengurangi hambatan administratif, mempercepat proses bongkar muat di pelabuhan, serta meminimalkan hambatan non-teknis dalam kegiatan ekspor-impor.
"Tim KKP telah beberapa kali melakukan pre-border inspection ke negara mitra seperti Norwegia, Korea, Vietnam, Jepang, dan Tiongkok. Ini menjadi bukti bahwa sistem mutu kita diakui dan dipercaya," ujar Ishartini.
Saat ini, Badan Mutu KKP sedang menjajaki pembentukan Regulatory Partnership Agreement dengan otoritas kompeten di Amerika Serikat. Kerja sama ini ditargetkan untuk mempercepat proses perdagangan ikan antara kedua negara serta menegosiasikan hambatan non-tarif (non-tariff barrier).
Sebagai bentuk dukungan terhadap efisiensi ekspor-impor, KKP juga telah mengembangkan transformasi digital melalui aplikasi SIAP MUTU. Aplikasi ini mempermudah proses pengajuan sertifikasi dan dokumen mutu bagi pelaku usaha perikanan.
Dalam hal pengawasan impor, KKP kini sedang menyusun sistem pengawasan post-border secara digital dan terintegrasi dengan instansi terkait seperti Bea dan Cukai, BPOM, serta pemerintah daerah. Upaya ini bertujuan memperkuat pengendalian masuknya produk perikanan dari luar negeri.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya menyampaikan bahwa KKP tengah mengembangkan modelling budidaya perikanan unggulan sebagai dasar penetapan komoditas ekspor prioritas. Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi di sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung kemudahan berusaha, transparansi, dan percepatan administrasi bagi para pelaku usaha.
Editor: Gokli
