BATAMTODAY.COM, Batam - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam mengusulkan agar Badan Pengusahaan (BP) Batam berada langsung di bawah kendali Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Usulan tersebut telah disampaikan melalui surat resmi kepada Presiden, Kementerian Koordinator Perekonomian, serta kementerian terkait.
Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk, menyoroti sejumlah permasalahan yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi Batam, seperti pengelolaan pertanahan, lalu lintas barang, dan perdagangan. Menurutnya, reformasi struktural BP Batam sangat diperlukan agar badan ini dapat lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang juga menjadi bagian dari perekonomian nasional.
"Jika BP Batam langsung berada di bawah Presiden, maka posisi Kepala BP Batam akan setara dengan menteri. Hal ini akan mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan kementerian lainnya, mengingat saat ini BP Batam juga bermitra dengan Komisi VI DPR RI," ujar Jadi Rajagukguk, dalam pertemuan di Kantor Kadin Batam, Rabu (12/2/2025) sore.
Selain mengusulkan perubahan status BP Batam, Kadin Batam juga merekomendasikan agar posisi pimpinan BP Batam, termasuk Wakil Kepala dan para Deputi, diisi oleh profesional yang kompeten di bidangnya.
Kadin mengusulkan penerapan mekanisme fit and proper test dalam proses seleksi pejabat BP Batam guna memastikan bahwa mereka memiliki akses yang luas, baik di dalam negeri maupun internasional, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Batam secara maksimal.
- BACA JUGA: Kebijakan Ex-Officio Berpotensi Maladministrasi, Pemerintah Dianggap Abai Selama 20 Tahun
"Misalnya, untuk posisi keuangan, sebaiknya diisi oleh pejabat dari Kementerian Keuangan, karena BP Batam merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang mengelola pendapatannya sendiri," jelas Jadi Rajagukguk.
Dalam konteks kepemimpinan daerah, Kadin Batam juga menyoroti peran Walikota Batam yang selama ini merangkap sebagai Kepala BP Batam. Menurut Jadi, beban kerja yang besar dapat menghambat efektivitas kepemimpinan daerah, sehingga Kadin mengusulkan agar jabatan Kepala BP Batam dijabat oleh Wakil Walikota Batam dengan status ex-officio.
"Dengan Wakil Walikota sebagai ex-officio Kepala BP Batam, Walikota dapat lebih fokus menjalankan visi dan misinya sebagai kepala daerah. Sementara itu, Wakil Walikota bisa memainkan peran strategis dalam pengembangan ekonomi Batam," tambahnya.
Selain itu, Kadin Batam juga menekankan pentingnya keterlibatan pejabat dari kementerian terkait, seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, dalam struktur BP Batam untuk mengoptimalkan potensi daerah di berbagai sektor. Menurutnya, transparansi dan seleksi berbasis kompetensi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya tarik investasi di Batam.
"Dengan sistem seleksi yang transparan dan berbasis kompetensi, kita berharap ekonomi Batam berkembang lebih pesat dan semakin menarik bagi para investor," tutup Jadi Rajagukguk.
Editor: Gokli
