BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat kerja sama dengan otoritas Norwegia untuk meningkatkan standar mutu dan keamanan pangan produk kelautan dan perikanan.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, sekaligus menyejajarkan posisi dengan Norwegia dalam digitalisasi perdagangan produk perikanan.
"Isu mutu dan keamanan pangan kini menjadi elemen vital dalam perdagangan global, termasuk sektor perikanan," ujar Ishartini, Kepala Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (19/11/2024), demikian dikutip laman KKP.
KKP telah menjalin hubungan erat dengan Norwegian Food Safety Authority (NFSA) melalui Mutual Recognition Arrangement (MRA) yang ditandatangani pada 1 Oktober 2022. MRA ini memperkuat posisi BPPMHKP sebagai otoritas kompeten dalam Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (SJMKHKP) Indonesia, diakui oleh berbagai negara termasuk Uni Eropa, Amerika Serikat, China, Korea Selatan, dan Rusia.
Sebagai bagian dari kolaborasi, NFSA mendukung kunjungan personel inspektur mutu BPPMHKP ke Norwegia pada September 2024. Delegasi Indonesia mempelajari proses bisnis quality assurance salmon dari hulu ke hilir, memberikan wawasan berharga dalam pengelolaan mutu dan keamanan pangan di sepanjang rantai pasok.
"Pengakuan global ini menunjukkan bahwa standar yang kita terapkan telah memenuhi kriteria internasional. Dengan kolaborasi bersama NFSA, kita dapat memperkuat jaminan mutu produk perikanan di Indonesia," tambah Ishartini.
Sejumlah langkah konkret tengah dilakukan untuk mempererat kerja sama kedua negara, di antaranya:
- Normalisasi Perdagangan Perdagangan komoditas perikanan antara Indonesia dan Norwegia telah dinormalisasi sejak 2 Oktober 2024.
- Workshop Bersama Rencana pelaksanaan lokakarya terkait manajemen risiko perdagangan komoditas perikanan, inspeksi bersama, dan registrasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) pada akhir 2024.
- Peningkatan Kapasitas Kerja sama dalam pengujian mutu, post-market surveillance, dan pengelolaan keamanan pangan.
"Beberapa inisiatif sempat tertunda akibat reorganisasi, tetapi kami terus berupaya agar program ini dapat berjalan lancar," ungkap Ishartini.
Kerja sama ini sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menekankan pentingnya quality assurance dalam mendorong kinerja ekspor. Ia meminta jajarannya untuk memfasilitasi pelaku usaha perikanan melalui pendampingan, sertifikasi, dan penguatan potensi pasar.
"Keamanan pangan adalah prioritas. Ikan bukan hanya komoditas ekspor, tetapi juga pangan utama yang memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat," tutur Ishartini.
Dengan langkah ini, KKP optimistis mampu meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri perikanan internasional.
Editor: Gokli
