BATAMTODAY.COM, Batam - BP Batam menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan meningkatkan layanan. Komitmen ini muncul setelah menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam diskusi yang digelar di kantor BP Batam pada Senin (11/11/2024).
Plh Kepala BP Batam, Purwiyanto, menjelaskan melalui layanan yang lebih profesional, Batam menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Perbaikan layanan ini akan mencakup perlindungan investasi yang lebih kuat serta sistem pengelolaan data pertanahan yang lebih tertata.
Menurut Purwiyanto, berbagai masukan yang disampaikan, termasuk dari KPK dan BPK, akan menjadi evaluasi penting dalam memperbaiki tata kelola pertanahan di Batam. "Proses ini mirip dengan renovasi rumah; mungkin ada gangguan sementara, tapi semua ini untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih baik," ujarnya.
Purwiyanto juga menambahkan, BP Batam akan mengoptimalkan digitalisasi di seluruh sistem pertanahan demi efisiensi dan transparansi. "Masukan dari KPK dan BPK akan kami tindak lanjuti, meskipun praktiknya tidak akan mudah. Kami mohon pengertian dari semua pihak," ungkapnya.
Reformasi Lahan: Moratorium dan Peningkatan Transparansi
Purwiyanto menyoroti bahwa salah satu isu besar dalam pengelolaan lahan adalah moratorium yang saat ini berlaku. "Moratorium ini diperlukan untuk memastikan perbaikan sistem dan keakuratan data sebelum alokasi lahan dilanjutkan. Transparansi dan akuntabilitas adalah prioritas utama," katanya.
Audit intensif telah dilakukan pada data lahan, dan beberapa temuan mengindikasikan perlunya verifikasi lebih lanjut. "Kami mendapati beberapa data yang ternyata tidak layak dieksekusi. Kami harus memastikan keabsahan data untuk menghindari masalah dalam alokasi lahan," jelasnya.
Meski moratorium masih berlaku, pengajuan lahan yang memenuhi kriteria tetap akan diproses secara selektif.
Fokus Alokasi untuk Badan Usaha dan Pertumbuhan Ekonomi
Ke depan, BP Batam akan membatasi pengajuan lahan hanya untuk badan usaha, sementara pengajuan perorangan akan dihentikan sementara. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa lahan dialokasikan bagi investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi Batam.
Dalam satu minggu mendatang, BP Batam akan mulai membuka kembali pengajuan alokasi lahan dengan persyaratan ketat untuk badan usaha yang memenuhi kriteria.
"Kami akan memastikan semua proses berjalan transparan dan setiap keputusan terkait pengajuan lahan dipahami semua pihak," kata Purwiyanto.
Dengan berbagai langkah reformasi ini, BP Batam optimis akan semakin menarik minat investor, sehingga turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Batam.
Editor: Gokli
