BATAMTODAY.COM, Batam - Anggota Komisi II DPRD Batam Ruslan Sinaga menyebutkan akan mendukung penuh langkah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota (DKUMK) Batam untuk memberikan pinjaman lunak dengan bunga 0 persen pada 2025 mendatang.
Legislator yang membidangi ekonomi dan pembangunan itu menyampaikan, salah satu tujuan program tersebut bisa menghindarkan masyarakat dari belitan atau pinjaman ke rentenir.
Menurutnya, program DKUMK sudah ada dengan program 0 persen sebanyak Rp 20 juta ke setiap pelaku usaha pada tahun depan. Diharapkan kepada para pelaku usaha ini dapat terbantu dan terfasilitasi.
"Kami akan berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dengan bersosialisasi di suatu tempat dan mereka siap hadir mendukung untuk menyampaikan kepada masyarakat sehingga dapat terealisasi dengan baik," ungkap Ruslan Sinaga saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (7/10/2024).
Sementara, Kepala Dinas Koperasi Kota Batam, Hendri Arulan, mengungkapkan bahwa meskipun saat ini terdapat 960 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdaftar, hanya 249 yang tercatat aktif menjalankan usahanya.
Pembahasan ini menghasilkan berbagai masukan dari anggota DPRD Komisi II terkait tantangan yang dihadapi pelaku UMKM di Batam.
"Beberapa masukan yang disampaikan sudah menjadi bagian dari program kami, seperti dukungan terhadap pelaku usaha dalam hal produksi, permodalan, kemasan, dan pemasaran," ucap Hendri.
Dijelaskan Hendri, Dinas Koperasi Batam akan terus memperkuat program-program pendukung UMKM. DPRD Batam juga berencana untuk melibatkan para pelaku usaha dalam kegiatan reses, guna mendengarkan langsung kebutuhan dan tantangan mereka.
Hendri menambahkan bahwa bantuan bagi UMKM akan difokuskan melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Koperasi.
Ia mencatat adanya peningkatan pengguna dana bergulir pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, yang diharapkan terus berlanjut hingga 2025.
"Kami berharap pada 2025, tidak hanya jumlah pelaku usaha yang meningkat, tetapi juga pemberian bantuan bunga 0 persen yang akan dimulai pada tahun tersebut," jelasnya.
Ditambahkannya, untuk mendapatkan bantuan tersebut, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan minimal, seperti memiliki izin usaha dengan sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB).
Bantuan modal ini memungkinkan pelaku usaha hanya membayar pokok pinjaman tanpa dikenai bunga, yang sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah.
"Kami menargetkan 1.000 pelaku usaha pada tahun 2025, dengan masing-masing mendapatkan bantuan maksimal Rp 20 juta yang akan disalurkan melalui bank daerah," pungkas Hendri.
Editor: Yudha
