BATAMTODAY.COM, Jakarta - Indonesia mencatat prestasi baru di kancah Asia Tenggara dengan menjadi negara pertama yang menyelesaikan Penilaian Kesiapan Kecerdasan Artifisial (AI) melalui Readiness Assessment Methodology (RAM) yang dikembangkan UNESCO. Penilaian ini menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola AI yang beretika dan inklusif.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, menyatakan laporan ini memberikan panduan strategis bagi pengembangan kebijakan AI di Indonesia, sekaligus dapat menjadi rujukan bagi negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.
"Saat ini, Indonesia berada di titik persimpangan penting dalam transformasi digital. Laporan penilaian kesiapan AI ini memberikan wawasan mendalam tentang kesiapan kita di berbagai aspek," ujar Nezar dalam acara penyerahan laporan RAM-AI di Jakarta Selatan, Jumat (04/10/2024), demikian dikutip laman Kominfo.
Hasil penilaian ini, lanjut Nezar, membuka peluang baru untuk memberdayakan masyarakat dan ekonomi digital di Indonesia. Dengan kebijakan yang tepat serta kolaborasi lintas sektor, AI diyakini dapat menjadi penggerak pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Direktur dan Perwakilan UNESCO Jakarta, Maki Katsuno-Hayashikawa, memberikan apresiasi atas langkah maju Indonesia dalam adopsi AI. Menurutnya, laporan ini merupakan momen penting dalam perjalanan AI di Tanah Air.
"Laporan kesiapan AI menandai fase kritis dalam perjalanan Indonesia menuju masa depan yang lebih digital, di mana teknologi diharapkan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat," kata Maki.
Laporan RAM-AI Indonesia mengidentifikasi beberapa area krusial, di antaranya dampak sosial dan ekonomi dari penerapan AI. Di sisi lain, muncul kekhawatiran terkait pergeseran lapangan kerja, terutama di daerah pedesaan, sementara masyarakat perkotaan menekankan pentingnya adopsi AI yang etis dan bertanggung jawab.
Laporan tersebut juga menggarisbawahi kesenjangan dalam akses informasi, yang berpotensi memperkuat bias dan diskriminasi. Selain itu, penelitian AI di Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga, yang berpotensi menghambat perkembangan teknologi dalam negeri.
Sebagai rekomendasi, laporan RAM-AI mengusulkan pengembangan regulasi yang memastikan tata kelola AI yang beretika, sesuai dengan standar global. Laporan itu juga mendorong pembentukan Badan Nasional Kecerdasan Artifisial untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Peningkatan kapasitas, terutama terkait kesetaraan akses pendidikan dan infrastruktur AI, juga menjadi sorotan. Selain itu, laporan ini menekankan pentingnya pelibatan peneliti dan startup dari luar Pulau Jawa dalam pemanfaatan AI secara inklusif.
Editor: Gokli
