BATAMTODAY.COM, Jakarta - Beredar viral di media sosial kabar pemaksaan lepas jilbab yang menimpa wakil Provinsi Aceh di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional, Dzawata Maghfura Zukhri, siswi kelas X SMAN Modal Bangsa (Mosa).

Pada Rabu (14/8/2024), Republika.co.id mengutip akun Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat Irwan Indra, menulis demikian:

"Dari dulu, ketika Paskibraka ada dibawah binaan kami...tidak ada pemaksaan soal keyakinan adik2 dengan latarbelakang agama apapun...tapi kini dengan alasan keseragaman adik2 'dipaksa' untuk melepas jilbabnya..ini tidak bisa dibiarkan...Lawannn."

Dikutip dari laman resmi SMAN Modal Bangsa, Pembina Paskibra Mosa, Raisul Akbar SPd MPd membenarkan jika seorang siswi SMA Mosa wakili Aceh ke Paskibraka Nasional.

"Dzawata merupakan salah satu Paskibra pilihan sekolah yang kemudian lolos dalam seleksi Paskibra Aceh Besar, kemudian lolos seleksi lagi ke Provinsi dan terakhir berhasil menembus seleksi nasional. Nah, pada 9 hingga 13 Juni 2024 di Jakarta," ujar Raisul, guru Berdedikasi Nasional tahun 2018.

Sementara Dzawata yang terpilih sebagai salah satu Paskibraka Nasional dari Aceh mengungkapkan rasa syukur dan menceritakan perjuangannya tahap demi tahap.

"Alhamdulillah saya terus diberikan kesehatan selama mengikuti rangkaian tes pada tingkat Kabupaten, Provinsi hingga Nasional.Seleksi pertama yang saya ikuti itu di sekolah, sehingga menjadi perwakilan sekolah ke Kabupaten," ujar putri dari pasangan Zukhri SE dan Sadrina SPd ini yang kini sebagai Kepala SD di Kecamatan Simpang Tiga, Pidie.

"Saat di kabupaten kami mengikuti tes wawasan kebangsaan, dan tes intelegensi umum, dan kesehatan.Alhamdulillah saya lolos dan mengikuti tes selanjutnya yaitu parade, PBB, Smapta, dan wawancara.Alhamdulillah saya juga lulus dan kembali mengikuti rangkaian tes serupa di tingkat Provinsi pada bulan Mei 2024," sambung Dzawata.

Hasil seleksi Provinsi Aceh mengerucut pada 4 nama yang kemudian mengikuti seleksi Paskibraka nasional di Jakarta, 9 hingga 13 Juni 2024 dan diumumkan BPIP pada 21 Juni 2024.

Sementara itu, dalam pengumuman tersebut Dzawata Maghfura Zukhri dan Muhammad Yusran Ar-Razzaq, perwakilan Aceh terpilih sebagai calon Paskibraka tingkat pusat bersama-sama dengan 2 siswa lainnya sebagai cadangan calon Paskibraka tingkat Pusat.

"Terima kasih kepada kedua orang tua, keluarga, pembina, pelatih, guru-guru dan teman-teman semua, mohon doa untuk kami agar senantiasa sehat dan dapat melaksanakan tugas dengan maksimal pada Agustus nanti," sambung Dzawata yang bercita-cita menjadi taruna Akpol.

Kepala SMAN Mosa, Misra SPd MPd, turut bangga dan mengapresiasi langkah dan usaha maksimal Dzawata. "Prestasi ini luar biasa bagi kami mengingat Mosa terakhir meluluskan wakilnya ke Paskibraka nasional pada tahun 1997 (Andy Arfan) dan 1998 (Dewa Andrian), saat itu di bawah pembinaan ibu Zalicha MM," ungkap Misra.

"Dzawata dan kawan-kawan, pada 17 Agustus nanti, akan mengibarkan bendera di IKN. Selamat dan sukses kepada Dzawata Maghfura Zukhri, mari kita doakan agar dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Aceh," ujar Kepala SMAN Mosa, Misra didampingi Waka Kesiswaan SMA Negeri Modal Bangsa Aceh, Mawardi SAg MSi.

Dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka Muslimah tahun ini mencuat. Hal itu dinilai janggal karena sejak lama, pasukan Paskibraka Muslimah sudah boleh berjilbab.

Hal ini disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat, Irwan Indra. Ia mendapat kesempatan menjadi pasukan Paskibraka pada 2001 sebagai perwakilan dari Sumatra Utara. "Saat itu sudah dibolehkan berjilbab di daerah. Di nasional sudah sejak 2002. Dulu zaman Orde Baru memang tak boleh," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (14/8/2024).

Irwan juga menjalankan tugas sebagai pembina Paskibraka sejak 2016. Saat itu, pembinaan Paskibraka masih di bawah Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Sejak 2022, pembinaannya di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Saya sejak 2016 jadi pembina Paskibra nasional di cibubur jadi tahu betul kebiasaan-kebiasaannya," ujar Irwan. Ia menuturkan, sejak 2016, mereka sudah mulai memikirkan betul soal penghargaan terhadap keyakinan masing-masing anggota Paskibraka.

"Kita sudah mulai melakukan penjagaan terhadap adik-adik dari hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Dulu ada tradisi mandi kembang dan balik celana dalam, itu konyol dan kita ubah," ia menuturkan.

Soal pakaian untuk Paskibraka Muslimah yang hendak menjaga aurat juga dipertimbangkan. Misalnya, rok yang dipanjangkan dan penggunaan legging. "Bahkan pada 2021, pembawa baki Bendera Pusaka pakai jilbab. Makanya kita heran."

Sebab itu, ia dan rekan-rekannya di PPI terkejut saat pada 13 Agustus lalu tak ada satupun Paskibraka putri yang berjilbab. "Kita kaget, koq ada yang berubah karena selama ini fine-fine saja soal keyakinan yang pake atau lepas jilbab," ujarnya.

Dari situ kemudian muncul kerisauan di para senior di PPI daerah-daerah. Setelah ditelusuri, ternyata dari 38 provinsi ada 18 yang mengirimkan Muslimah berjilbab untuk jadi petugas Paskibraka pusat. "Kita cek ke semua PPI ke provinsi. Apakah benar tidak pakai jilbab? Mereka ramai bersuara, 18 provinsi pakai jilbab. Ada adik-adik kita yang sudah sejak SD sudah pakai jilbab," kata Irwan.

Ia meyakini, lepasnya jilbab sebagian patugas Paskibraka karena faktor tekanan. "Nggak mungkin mereka sukarela, pasti ada tekanan," kata dia.

Ia memaparkan, bentuk tekanannya bisa berupa ancaman dicadangkan atau tak dijadikan pasukan utama. "Malu dengan provinsi kalau sudah sampai di IKN tapi jadi cadangan, tak bawa baki," ujarnya. Ia mengatakan sudah menanyakan ke pihak BPIP dan para pembina dari TNI-Polri soal hal ini namun belum mendapat kejelasan.

Atas polemik petugas yang melepas jilbab itu, PPI di sejumlah provinsi bergolak. "Teman-teman provinsi bereaksi, Aceh minta ke Kesbangpol untuk dipulangkan. Mereka tidak ridho, gadis Aceh yang berjilbab kok tiba-tiba tak berjilbab," kata Irwan. "PPI di Palu di Sulawesi Tengah juga sudah protes."

Pihak PPI juga berencana menyurati Presiden Joko Widodo terkait polemik ini. "Kalau saya yakin ini bukan perintah presiden, ini BPIP-nya karena dari dulu sudah semangat dan getol," ujar Irwan.

Republika sudah mencoba menghubungi pihak-pihak kehumasan dan pejabat BPIP namun belum mendapat tanggapan selekasnya.

Sementara itu, terdapat 18 delegasi Paskibraka 2024 yang bertugas mengibarkan bendera pusaka di IKN, Kalimantan Timur pada 18 Agustus 2024, harus mencopot jilbabnya. Mereka sebelumnya sudah memakai jilbab sejak SD hingga SMP. Dalam penelurusan Republika.co.id, 18 delegasi tersebut berasal berasal dari Aceh hingga Papua.

Republika.co.id mendapatkan foto-foto anggota Paskibraka 2024 yang selama ini memakai jilbab. Namun, mereka harus mencopotnya karena larangan mengenakan hijab saat menjadi Paskibraka 2024 di IKN.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan sebanyak 76 putra-putri Indonesia dari 38 provinsi menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 yang akan bertugas pada HUT ke-79 RI tanggal 17 Agustus 2024 di Istana Negara IKN, Provinsi Kalimantan Timur. Upacara pengukuhan digelar di Istana Garuda IKN, Selasa (13/8/2024).

"Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024, yang akan bertugas di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2024. Semoga Tuhan Yang Mahakuasa memberikan rahmat dan kemudahan menjalankan tugas negara," kata Jokowi yang bertindak sebagai pembina upacara.

Sumber: Republika
Editor: Dardani