BATAMTODAY.COM, Padang - Langkah-langkah progresif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani menjadi bagian dari komitmen kuat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Diperlukan sejumlah inisiatif penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pakar Komunikasi dan Motivator Nasional Dr Aqua Dwipayana menegaskan hal demikian menjelang kehadirannya untuk bersilaturahim dan menyampaikan Sharing Komunikasi dan Motivasi terbaru di Ranah Minang.

Dr Aqua Dwipayana menyambangi Kota Padang, Sumatera Barat untuk kembali menyampaikan Sharing Komunikasi dan Motivasi. Kali ini, doktor Komunikasi lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran tersebut siap memberikan suntikan motivasi kepada kalangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padang bertajuk "Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih dan Pelayanan Publik Prima".

Peserta sekitar 160 ASN level pimpinan di lingkungan Pemerintah Kota Padang, terdiri dari sekretaris daerah, inspektur, asisten, kepala badan, sekretaris dewan, kepala dinas, kepala bagian, camat dan lurah. Kegiatan sharing dilangsungkan pada Kamis 30 November 2023 di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Centre Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan No. 2 Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.

Wakil Wali Kota Padang Ekos Albar yang membuka acara tersebut. Bapak empat putri itu yang sedang tugas ke Jakarta sengaja mempercepat kembali ke Padang agar dapat menghadiri acara yang digagasnya itu, mulai dari awal hingga akhir.

Salah satu langkah signifikan yang dapat diambil menurut Dr Aqua Dwipayana adalah upaya kuat menuju keterbukaan informasi yang lebih besar. Pemerintah harus meluncurkan portal daring resmi yang menyediakan akses mudah bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkini tentang kebijakan, proyek-proyek pemerintah, dan pengeluaran anggaran. Portal ini juga mencakup laporan keuangan yang rinci dan mudah dimengerti, yang menjadi langkah transparan untuk membangun kepercayaan masyarakat.

"Pentingnya partisipasi publik juga ditekankan melalui berbagai inisiatif. Forum-forum keterbukaan mesti diadakan secara reguler, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka tentang kebijakan dan rencana pembangunan. Pemerintah telah menanggapi secara positif masukan dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, menciptakan kerangka yang inklusif dan responsif," ucap Dr Aqua Dwipayana.

Selain itu, lanjut pria rendah hati ini, sistem pengawasan pemerintahan diperkuat dengan memperkuat lembaga-lembaga pengawasan independen. Lembaga audit dan ombudsman diberikan kewenangan yang lebih besar dan diberdayakan dengan sumber daya yang cukup untuk melakukan pengawasan yang efektif. Hal ini bertujuan untuk menegakkan akuntabilitas di semua tingkatan pemerintahan dan memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif.

Dalam paparan menjelang sesi sharing, Dr Aqua Dwipayana menegaskan bahwa peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima merupakan tujuan yang sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut pria yang telah memotivasi lebih dari sejuta orang baik di Indonesia maupun di puluhan negara ini, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Pertama, mengembagkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Implementasikan kebijakan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan publik. Publikasikan informasi secara rutin tentang anggaran, pengeluaran, dan keputusan pemerintah. Bangun mekanisme akuntabilitas untuk memastikan pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya publik.

"Yang juga harus dibangun adalah hadirnya partisipasi masyarakat. Dorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Fasilitasi forum diskusi, konsultasi publik, atau mekanisme feedback untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan kebijakan," ujar Dr Aqua Dwipayana menguraikan.

Lebih jauh disinggung mantan wartawan di banyak media besar itu tentang urgensi penyederhanaan birokrasi. Evaluasi dan perbarui proses-proses birokrasi untuk memastikan efisiensi dan mengurangi birokrasi yang tidak perlu. Terapkan teknologi informasi guna mempercepat dan menyederhanakan proses administratif.

"Setiap unsur pimpinan harus menyadari pentingnya peningkatan kapasitas pegawai. Berikan pelatihan dan pengembangan kepada pegawai pemerintah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Tetapkan standar etika yang tinggi dan berlakukan kode etik bagi pegawai pemerintah," kata Dr Aqua Dwipayana.

Penulis buku super best seller Trilogi The Power of Silaturahim itu juga menjelaskan tentang penggunaan teknologi informasi yang sudah menjadi keniscayaan. "Implementasikan sistem e-government untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik. Gunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan," ucap Dr Aqua Dwipayana.

Hasil dari Silaturahim

Dr Aqua Dwipayana meyakini intens melakukan silaturahim dengan ikhlas, hasilnya dashyat dan luar biasa. Pembicara laris ini telah sering membuktikannya, sehingga ketagihan melakukan aktivitas positif itu.

Terakhir buah manis silaturahim dirasakan Dr Aqua Dwipayana dari Wakil Wali Kota Padang, Ekos Albar. Rabu siang (22/11/2023) mereka ketemu lebih dari 2 jam di kantor Ekos. Ketika itu juga ada istri Ekos, Siti Sundhari Idham.

Tidak sampai seminggu dari pertemuan itu, Ekos yang rendah hati dan visioner, mengontak Dr Aqua Dwipayana. Meminta pembicara laris tersebut memberikan Sharing Komunikasi dan Motivasi kepada para pejabat Pemerintah Kota Padang.

"Tolong Kamis pagi (30/11/2023) Pak Aqua berkenan memberikan Sharing Komunikasi dan Motivasi kepada para pejabat Pemerintah Kota Padang. Mulai dari Sekda hingga lurah. Jumlahnya 159 orang," ujar bapak dari Ilma Zhafirah Albar, Naila Dhuhani Albar, Lahrasaki Putri Albar, dan Disya Tiara Albar itu pada Senin (27/11/2023).

Dr Aqua Dwipayana yang jadwalnya sangat padat menyatakan siap. Apalagi Kota Padang adalah kampungnya. Memotivasi pria rendah hati itu untuk berbuat banyak di ibu kota Sumatera Barat tersebut.

Sebagai wujud keseriusannya memenuhi undangan Ekos, sejak Rabu siang (29/11/2023) Dr Aqua Dwipayana sudah berada di Padang. Tiba di kota itu setelah menempuh perjalanan sekitar 5,5 jam dari Yogyakarta dengan transit di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten.

Sejarah Pemerintah Kota Padang

Geografis:

Kota Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat Pulau Sumatera. Berdasarkan PP No. 17/1980 luas Kota Padang adalah 694.96 km2, atau 1,65% dari luas Propinsi Sumatera Barat. Kota Padang terdiri dari 11 Kecamatan.

Geografis wilayah Kota Padang yaitu 51,01% berupa hutan lindung, 7,35% terdiri dari bangunan dan perkarangan, dan sisanya adalah lahan pertanian serta pemukiman.

Kota Padang juga memiliki 19 pulau besar dan kecil. Ketinggian wilayah Kota Padang cukup bervariasai antara 0 - 1853 m dpl. Dilalui oleh 5 sungai besar dan 16 sungai kecil. Kondisi ini semakin didukung oleh curah hujan rata-rata 296,00 mm/bulan (2015) serta suhu yang cukup rendah setiap tahunnya. Kelembaban suhu di Kota Padang berkisar antara 81 - 88%.

Sejarah:

Melalui ketetapan Gubernur Sumatera Barat tanggal 17 Mei 1946 No 103 Padang ditetapkan menjadi kota besar. Wali kota Padang pertama adalah, Mr. Abubakar Ja'ar (1945-1946), menjabat beberapa bulan saja. Mr Abubakar Ja'ar dipindahkan menjadi residen di Sumatera Timur. Selanjutnya Padang dipimpin oleh Bagindo Aziz Chan (1946-1947) yang dikenal sebagai Wali kota Pejuang. Beliau gugur tanggal 17 Juli 1947 di tangan penjajah Belanda.

Setelah Bagindo Aziz Chan gugur, Belanda melakukan agresi I. Akibatnya secara de fakto Belanda menguasai Padang. Untuk itu pemerintahan kota Padang dipindahkan ke Padang Panjang dengan wali kotanya Said Rasyad (1947).

Pemerintahan Said Rasyad berlangsung tidak lama karena timbulnya agresi ke II. Wali kota berikutnya adalah Dr. A. Hakim (1947-1949) dan memerintah tidak terlalu lama. Setelah pemulihan kedaulatan RI tahun 1949 Padang dipimpin oleh Dr. Rasyiddin sebagai wali kota yang ke lima (1949-1956).

Melalui surat keputusan Gubernur Sumatera Tengah tanggal 15 Agustus 1950 No 65/GP-50 ditetapkan pemerintahan kota Padang sebagai suatu daerah otonom. Wali kota keenam (1956-1958), Pada tahun 1958-1966 Padang dipimpin oleh Z. A. St. Pangeran sebagai wali kota ke tujuh.

Berikunya walikota Padang adalah Drs. Azhari sebagai wali kota ke delapan dan pada tahun 1967-1971 Padang dipimpin oleh Drs. Achirul Yahya yang merupakan Wali kota ke sembilan. Dengan keluarnya UU No 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah, Kota Padang di samping daerah otonom, juga merupakan wilayah administratif.

Dikepalai oleh seorang Wali kota dan waktu itu diangkat sebagai Wali kota Padang ke sepuluh adalah Drs. Hasan Basri Durin (1971-1983). Sesuai dengan PP No. 17 Tahun 1980 Padang diperluas menjadi 694,96 Km2 terdiri dari 11 kecamatan dengan 193 kelurahan.

Setelah Drs. Hasan Basri Durin selesai melaksanakan tugasnya sebagai Wali kota Padang, maka diangkatlah Syahrul Ujud sebagai Wali kota Kota Padang ke sebelas dengan kepemimpinannya selama sepuluh tahun (1983-1993).

Berakhirnya kepemimpinan Syahrul Ujud, SH tongkat estafet kepemimpinan kota Padang diserahkan kepada Drs. Zuiyen Rais, MS (1993-2003) yang merupakan Wali kota Padang ke dua belas. Tahun 2004-2014, dua kali periode, Wali kota Padangnya adalah Drs. Fauzi Bahar, Msi. Tahun 2014-2019 dengan Waliko tanya Mahyeldi Ansharullah, SP.

Visi Kota Padang 2019-2024

Mewujudkan Masyarakat Kota Padang yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan, dan Pariwisata Unggul serta Berdaya Saing.

Misi:

- Meningkatkan Kualitas Pendidikan untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing.

- Mewujudkan Kota Padang yang Unggul, Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan Menghargai Kearifan Lokal.
- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang yang Inklusif.

- Mewujudkan Kota Padang sebagai Pusat Perdagangan dan Ekonomi Kreatif.
- Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pariwisata yang Nyaman dan Berkesan.

- Menciptakan Masyarakat Sadar, Peduli, dan Tangguh Bencana.
- Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Prima.

- Wali Kota: Hendri Septa, B.Bus., (Acc), M.I.B.
- Wakil Wali Kota: H. Ekos Albar, S.E., M.M.

Nilai-nilai:

Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.*

Editor: Dardani