BATAMTODAY.COM, Batam - Pasca pandemi Covid-19, pemberlakuan Visa on Arrival (VoA) terhadap warga negara asing (WNA) yang akan berkunjung ke Indonesia, Kepri khususnya, menjadi momok tersendiri bagi wisatawan mancanegara.
Kondisi ini semakin diperparah lagi dengan pemberlakuan Visa on Arrival dengan besaran Rp 500 ribu sekali kunjungan ke Batam untuk berbagai turis mancanegara, yang banyak stay di negara tetangga Singapura dan Malaysia.
Selain VoA, dengan meroketnya harga tiket kapal feri dari dan menuju ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia juga menjadi masalah yang rumit dan belum mendapatkan solusi terbaik hingga saat ini.
Dunia pariwisata merupakan sendi yang sangat vital dalam mendongkrak penghasilan daerah badan secara nasional pada umumnya. Namun, dengan dua problem yang mendera di atas membuat para awak pelaku usaha dunia pariwisata seakan tidak mampu berbuat banyak.
Banyak para pelaku industri pariwisata yang sudah sejak lama mengeluhkan persoalan ini. Pasca berakhirnya badai Covid-19 yang hampir 3 tahun menghantam berbagai sendi ekonomi, termasuk sektor pariwisata.
Semua berharap pemulihan segera bisa direalisasikan dengan berbagai treatment baru terhadap industri ini. Namun spirit kebangkitan pariwisata ini sepertinya kontraproduktif terhadap berbagai fakta yang terjadi dilapangan.
Berangkat dari permasalahan itu, Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Batam bersama para pelaku usaha pariwisata membentuk tim untuk menyambangi Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi pada Senin (4/12/2023). Biarpun sebelumnya beberapa stekholder dan pelaku usaha pariwisata telah beberapa kali melakukan audiensi dengan Dirjen Imigrasi Silmy Karim.
Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyuarakan secara langsung kegelisahan para pelaku industri pariwisata yang ada di Kota Batam dan Kepulauan Riau.
Para delegasi yang berangkat untuk beraudiensi dan berdiskusi ini adalah representasi dari berbagai sektor industri pariwasata Batam, seperti Jasa Tour and Travel, Industri Golf, Pusat Belanja dan Mall, Industri Hotel dan Restoran, Pramu Wisata, dan lainnya.
Rombongan Tim Pariwisata ini dipimpin langsung Ketua Kadin Batam yang sekaligus menjadi Ketua Tim Pariwasata Batam, Jadi Rajagukguk.
"Kesempatan ini telah lama kita nantikan, pertemuan membahas persoalan ini telah kita mulai sejak 30 Januari 2023, di mana para pelaku industri pariwisata yang ada di Batam datang ke Kadin Batam, memperbincangkan permasalahan yang mereka hadapi," ungkap Jadi Rajagukguk, Selasa (5/12/2023).
Jadi juga mengatakan telah berjuang berulang kali di daerah dengan melakukan berbagai pertemuan, dengan pihak Pemerintah Daerah di Batam dan Kepri, namun hingga hari ini belum ada solusi kongkrit atas tarif VoA ini.
"Kali ini kami datang langsung untuk bertemu dengan Dirjen Imigrasi, berharap dapat berdiskusi konstruktif sekaligus mencari solusi terbaik untuk memajukan industri pariwisata Batam," ujar Ketua Kadin Batam yang juga merupakan Ketua DPW Partai Perindo Kepri.
Dijelaskan Jadi, pariwisata adalah salah satu sendi kehidupan ekonomi di Batam, Kadin Batam malah pernah mencanangkan Tahun Pariwisata sejak tahun 2018-2019 di Batam. Kota ini menempati urutan ke 3 kunjungan wisatawan setelah Jakarta dan Bali.
Namun sejak diberlakukannya VoA, kunjungan turis mancanegara ke Batam itu jauh sangat berkurang. Para wisatawan lebih memilih alternatif ke Johor Malaysia dan Thailand ataupun Vietnam. Karena menganggap biaya ke Batam itu mahal.
"Kami datang langsung dengan sebuah harapan agar Batam mendapatkan perhatian khusus akan permasalahan krusial ini," harapnya.
Hal senada juga disampaikan Ms. Khong selaku pihak Tour and Travel yang concern membawa rombongan wisatawan dari Korea ke Batam selama ini. "Dulu kunjungan wisatawan Korea bisa 10 kali lipat dari yang ada saat ini, dan kita berharap segera ada terobosan baru memulihkan iklim pariwisata ini," kata Khong.
Sementara, Dirjen Imigrasi Silmy Karim, dalam kesempatan pertemuan kali ini juga menyampaikan pihak Ditjen Imigrasi sudah menyampaikan surat ke Kementrian Keuangan perihal upaya penurunan tarif VoA agar turun sebesar 50 persen yakni menjadi Rp 250 ribu.
"Semoga awal tahun depan sudah ada keputusan terbaik yang bisa membuat kita tersenyum bahagia. Kita berjuang bersama mewujudkan kota Batam yang ramah dan murah bagi wisatawan namun tidak murahan. Agar perekonomian Batam semakin maju di masa depan," kata Silmy Karim.
Editor: Gokli
