Oleh Carol Frista

KEPEMIMPINAN Indonesia pada Archipelagic and Island States (AIS) Forum mengukir sejarah baru karena Indonesia dapat menyatukan negara pulau dan kepulauan dalam wadah suatu organisasi, yaitu AIS Forum. Organisasi ini merupakan forum negara-negara pulau dan kepulauan untuk bersatu mengelola laut.

Pertemuan perdana negara-negara pulau-pulau kecil dan kepulauan di kawasan Asia Pasifik terjadi pada 22 November 2017 dan mereka bersepakat membentuk forum. Setahun kemudian, tepatnya pada 1 November 2018 lewat pertemuan setingkat menteri yang diadakan di Manado, Sulawesi Utara, disepakati Deklarasi Bersama Manado (Manado Joint Declaration). AIS Forum adalah bagian dari deklarasi tersebut.

Sebanyak 22 negara menjadi deklarator dari AIS Forum seperti Filipina, Fiji, Guyana Bissau, Inggris, Irlandia, Jamaika, Jepang, Kuba, Malta, Madagaskar, serta Papua Nugini. Kemudian ada Saint Christopher Navis, Sao Tome Principe, Seychelles, Singapura, Siprus, Sri Lanka, Suriname, Tanjung Verde, Timor Leste, Tonga, dan tuan rumah, Indonesia. Mereka adalah negara-negara pulau dan kepulauan yang berada di kawasan samudra,seperti Atlantik, Pasifik, dan Hindia.

Keanggotaan AIS Forum makin berkembang hingga mencapai 51 negara setelah masuknya Antigua Barbuda, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Dominika, Mikronesia, Mauritius, Maladewa, Nauru, Guyana, Grenada, Haiti, Komoro, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshall. Ada pula Kiribati, Komoro, Palau, Samoa, Saint Vincent Grenada, Selandia Baru, Trinidad Tobago, Tuvalu, dan Vanuatu. AIS Forum ini sendiri bersekretariat dan berkedudukan di Jakarta.

Sejak awal terbentuknya, AIS Forum dirancang sebagai wadah terbuka, inklusif, dan dapat menjadi simpul kerja sama dan kolaborasi konkret dari negara-negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia. AIS Forum berfokus pada empat kerja sama utama bidang pembangunan dan kelautan yakni pembangunan implementasi ekonomi biru (circular economy), adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanggulangan polusi terutama sampah plastik di laut, dan tata kelola laut yang lebih baik.

Kendati sebagian besar anggota AIS Forum berasal dari negara berpendapatan rendah dan menengah, mereka adalah pemilik wilayah perairan. Sayangnya, potensi kemaritiman sebagian besar anggota AIS Forum belum tergarap maksimal.

Pada pembukaan KTT AIS Forum 2023, Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan bahwa Indonesia merasa terhormat menjadi tuan rumah KTT pertama AIS Forum. Presiden menilai AIS adalah sebuah forum untuk penguatan kolaborasi negara kepulauan dan negara pulau yang dihubungkan oleh laut. Menurutnya, Laut bukan pemisah antar daratan, tetapi justru pemersatu, perekat, dan penghubung antar daratan.

Sebagai sesama negara kepulauan dan pulau, terlepas besar atau kecil, maju atau berkembang, kita berbagi tantangan kompleks bersama yang saling terkait dan terhubung satu sama lain, seperti kenaikan permukaan laut, tata kelola, sumber daya laut, dan pencemaran laut.

Kolaborasi dan solidaritas negara kepulauan dan negara pulau sangat penting untuk menghasilkan langkah-langkah strategis, konkret, dan taktis dalam penyelesaian masalah bersama. KTT AIS 2023 merupakan kesempatan penting untuk menetapkan arah kolaborasi ke depan dimana terdapat tiga hal yang perlu didorong.

Pertama, solidaritas, kesetaraan, dan inklusifitas adalah prinsip yang menjadi pegangan bersama. Kedua, prioritas pada kerja sama konkret yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima. Ketiga, kerangka kerja sama yang tangguh dan dinamis, untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan.

Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa kepentingan negara kepulauan dan negara pulau terus disuarakan Indonesia, baik di KTT G20 tahun lalu, KTT ASEAN, dan KTT AIS tahun ini. Indonesia juga berkomitmen mendanai bank untuk dimanfaatkan negara kepulauan dan negara berkembang. Dan Indonesia ingin mengajak semua negara yang hadir untuk tetap menjalin kesatuan dan kolaborasi, walaupun di tengah kondisi dunia yang terbelah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, sejak terbentuknya AIS Forum, sejumlah kegiatan riset bersama juga telah dilakukan. Misalnya, dengan melibatkan sejumlah perguruan tinggi anggota AIS Forum untuk pengembangan kapasitas forum terbuka ini.

Salah satunya adalah tata kelola ekosistem mangrove, mengurangi dampak sampah plastik ke laut, dan mengajak anak-anak muda terlibat dalam pengelolaan laut yang sehat dan lestari. Kerja sama dilakukan untuk menghadapi tantangan terkait pemanfaatan sumber daya laut. Serta juga untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ketangguhan akan perubahan iklim, polusi laut, dan lainnya.

Indonesia akan menghasilkan dampak positif dari kepemimpinannya. Bukan hanya menjadi pendiri dan penggagas AIS namun juga pendapat Indonesia akan lebih mudah diikuti. Secara logika Indonesia akan bisa memainkan peranan yang sangat penting untuk menentukan gerakan blue economy (ekonomi biru). Semua ada di KTT AIS Forum.

Berbagai program pembangunan di bawah AIS Forum pun telah sukses terlaksana di berbagai negara partisipan. Seperti Fiji, Filipina, Guyana, Barbados, Selandia Baru, Jamaika, Malta, Mauritius, Solomon Island, dan Vanuatu.

Kepemimpinan Indonesia saat ini harus terus didukung penuh dalam kolaborasi strategis antara negara-negara di AIS Forum. Begitu banyak tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia, seperti rentannya perubahan iklim yang ekstrem, penangkapan ikan yang serampangan, polusi di berbagai area baik polusi udara, laut dan sebagainya, negeri ini harus menjadi garda terdepan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Sudah saatnya komunitas global lebih memperhatikan isu dampak perubahan iklim terhadap laut karena laut menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat dunia. Tidak boleh ada orang yang merasa negara kepulauan diabaikan dalam isu kelautan dan perubahan iklim.*

Penulis adalah Pengamat Archipelago Institute Jakarta