Oleh Muhammad Hasyim

ARCHIPELAGIC and Island States Forum atau AIS Forum merupakan wadah negara-negara pulau dan kepulauan yang terbentuk sejak 2018, melalui Manado Joint Declaration, atas inisiatif Indonesia bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP).

Sejak terbentuk empat tahun lalu, AIS Forum rutin menggelar pertemuan Senior Official Meeting (SOM) dan pertemuan Ministerial Meeting (MM) tiap tahun. Forum ini melibatkan partisipasi sejumlah negara pulau dan kepulauan, tanpa memandang luas wilayah, ukuran, atau tingkat perkembangan.

Tujuan utama AIS Forum adalah untuk memperkuat kolaborasi dalam mengatasi permasalahan global dengan empat area utama, yakni mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru, penanganan sampah plastik di laut, dan tata kelola maritim yang baik. Hal ini mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia dipercaya untuk menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi/KTT (High Level Meeting) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023, yang pertama kali digelar setelah direncanakan selama tujuh tahun sebelumnya.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggara KTT AIS, Presiden Joko Widodo sebagai pengarah, menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Ketua Penanggung Jawab Bidang Substansi Panitia Nasional KTT AIS yang akan digelar di Bali pada Oktober 2023.

Presiden juga menunjuk Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai Wakil Ketua I dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Wakil Ketua II Penanggung Jawab Bidang Substansi. Sementara Anggota Penanggung Jawab Bidang Substansi antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan menteri terkait lainnya.

Dalam Keppres tersebut, disebutkan, penanggung jawab bidang substansi bertugas menyiapkan dan melaksanakan kegiatan bidang substansi dalam penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023. Selain itu, tugas penanggung jawab menyusun dan menyiapkan rencana kerja, anggaran dan pelaporan kegiatan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang substansi dalam mendukung penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023 untuk disampaikan kepada pengarah.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa saat ini tercatat ada 46 negara kepulauan di dunia. Menurutnya, sudah banyak negara yang antusias untuk mengikuti forum kelautan pertama di dunia tersebut. Forum AIS sendiri sudah lama terpikirkan untuk segera diwujudkan yakni sekitar lebih dari 6 tahun yang lalu.

Adapun topik dalam diskusi di KTT AIS sangatlah beragam dengan beragam persoalan terkini yang dihadapi para negara kepulauan. Namun tidak hanya itu, topik diskusi juga diharapkan mampu mendorong kerja sama konkret antar negara untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut.

Aparat keamanan pun telah siap dalam menyukseskan gelaran KTT AIS di Bali. Dalam hal ini, Pangkogabwilhan II selaku Panglima Komando Gabungan Terpadu Pengamanan (Kogabpadpam) VVIP Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra mengatakan akan membentuk Satuan Tugas yang akan menyelenggarakan Operasi Pengamanan (PAM) VVIP meliputi Satuan Tugas Pengamanan VVIP dan Pengamanan Wilayah, Satuan Tugas Pengamanan Khusus, Satuan Tugas Evakuasi, Satuan Tugas Siber, Satuan Tugas Intelijen, Satuan Tugas Komunikasi dan Elektronika, Satuan Tugas Pertahanan Udara, Satuan Tugas Laut, Satuan Tugas Pengamanan Bandara dan Pelabuhan, dan Satuan Tugas Penerangan.

Tidak hanya itu, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia juga sudah siap untuk mendukung kelancaran KTT AIS. Komandan Pasukan Pelopor Brimob Brigjen Pol Waris Agono mengungkapkan bahwa sebanyak 509 personel Korbrimob Polri tergabung Satgas Tindak operasi Tribata Agung bakal diterjunkan dalam Pengamanan KTT AIS.

Dalam apel siaga yang digelar beberapa hari yang lalu, pengamanan Polri khususnya Brimob akan difokuskan tentang bagaimana mencegah aksi kekerasan anarkis sekaligus tindak pidana terorisme. Selain itu juga mengantisipasi bencana alam sehingga unit SAR bersiaga melakukan penanganan jika terjadi kondisi darurat.

Bahkan, pasukan Brimob yang berangkat juga sudah juga sudah dilengkapi persenjataan dan peralatan untuk menunjang operasi tersebut. Sementara itu, Pasukan Brimob yang bertugas di lapangan akan bersinergi dengan TNI dan unsur pengamanan lainnya. Dengan adanya sinergitas ini maka diharapkan penyelenggaraan KTT AIS dapat berjalan lancar dan berbagai ancaman keamanan dapat dicegah.

KTT AIS 2023 diharapkan dapat mendorong negara-negara AIS untuk menguatkan komitmen dan solidaritas dalam menghadapi tantangan bersama. Di samping itu, KTT AIS 2023 akan menjadi platform yang strategis untuk memperkuat program konkret AIS Forum di berbagai bidang di seluruh negara pulau dan negara kepulauan. Hal ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama internasional dengan banyak komunitas di berbagai negara dan kawasan.*

Penulis merupakan Pemerhati Masalah Sosial bermestautin di Jakarta