BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerhati dan pelaku pariwisata Ir Sanggam Hutapea MM mengajak semua pemangku kepentingan dan lintas sektoral menjadikan kartu kuning dari UNESCO sebagai momentum untuk bergerak bersama-sama mengelola, mengembangkan dan melestarikan kawasan Danau Toba.
Dia menilai, kartu kuning dari UNESCO harus menjadi momentum bagi semua pihak untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan Danau Toba berbasis konservasi, edukasi dan pertumbuhan ekonomi lokal.
"Bahkan, sudah waktunya dilakukan evaluasi secara menyeluruh atas apa yang selama ini sudah dikerjakan untuk pengembangan kawasan Danau Toba. Baik itu dari sisi produk maupun promosi atau pemasaran pariwisata Danau Toba," ujar Sanggam Hutapea kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/9/2023).
Menurutnya, membangun kawasan Danau Toba sesuai rekomendasi Unesco harus dilakukan menyeluruh dan terpadu. Karena itu, kata Samgam, dibutuhkan koordinasi lintas sektoral secara rutin.
Pasalnya, sebut Sanggam Hutapea, pengelolaan dan pengembangan kawasan Danau Toba ini melibatkan banyak pihak, dari Pemerintah Pusat, lintas kementerian ( Kementerian PU PR, Kementerian Pariwisata atau Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek, Kementeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN), Pemerintah Provinsi Sumut, Para Bupati di kawasan Danau Toba, Badan Otorita Danau Toba, serta pelaku pariwisata dan masyarakat .
Kordinasi ini diperlukan agar seluruh pemangku kepentingan satu visi dan prinsip. Sebab menurut Sanggam, pengembangan kawasan Danau Toba harus dilakukan dengan konsep kawasan dan bukan wilayah per- wilayah
"Diperlukannya strategi dan pola edukasi yang tepat serta terobosan, inovasi dan kreasi," katanya.
Jika pengelola Geopark Kaldera Toba yakni Badan Pengelola Toba Caldera Unesco Global Geopark (TCUGGp) sudah tak jalan, menurut Sanggam Hutapea, harus segera diambil langkah-langkah untuk melakukan perombakan besar-besaran.
Sebab, sejatinya kata Sanggam Hutapea, saat Kaldera Toba ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark, tiga tahun lalu, semua pihak harusnya sudah menyadari ada tanggung jawab besar yang diemban dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan Danau Toba.
Sanggam melihat sejak pemerintah menetapkan Danau Toba menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) diakui pembangunan infrastruktur di kawasan ini sangat gencar.
Tetapi menjadikan kawasan Danau Toba sebagai wisata berkelas dunia, bukan hanya bicara membangun infrastruktur, tetapi juga harus menjaga ekosistem dan kelestarian lingkungan kawasan Danau Toba sebagaimana direkomendasikan Unesco.
"Saya melihat kendala pengembangan kawasan Danau Toba selama ini karena stakeholder tidak seirama dalam membangun, menata dan mengembangkan kawasan Danau Toba. Pada hal sinergi antara stakeholder sangat penting, khususnya bagi kepala daerah di kawasan itu agar masing masing Pemda tidak mengedepankan ego wilayah," katanya.
Alumnus pascasarjana Universitas Gajah Mada itu menekankan saat ini perlu membangun semangat kebersamaan untuk mengintegrasikan program penataan dan pelestarian kawasan Danau Toba
Agar status Taman Bumi Dunia bisa dipertahankan maka dalam kurun waktu dua tahun ke depan, seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan Danau Toba harus bekerja keras dan satu visi.
Kantor Bersama
Di samping adanya badan pengelola yang nantinya sudah dirombak, untuk lebih mempercepat penerapan rekomendasi dari Unesco untuk kawasan Danau Toba, Sanggam Hutapea berpandangan akan lebih baik jika ada sinergi lintas kementerian dan membuat kantor bersama di kawasan Danau Toba.
Misalnya, sebut Sanggam Kementerian Pariwisata atau Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek, Kementeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersepakat membuat kantor bersama di kawasan Danau Toba.
Menurut Sanggam Hutapea keempat kementerian itu punya peranan yang besar dalam pengelolaan kawasan Danau Toba guna memaksimalkan pencapaian rekomendasi Unesco dalam dua tahun terakhir ini.
Misalnya Kemenparekraf menangani peningkatan keterampilan pelaku UMKM Pariwisata dan ekonomi kreatif, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan reboisasi dan pencemaran, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek fokus untuk riset dan penelitian melibatkan pakar dan akademis, dan BUMN menangani sarana dan prasarana di beberapa destinasi di kawasan Danau Toba.
Untuk pembangunan infrastruktur tentu Kementerian PUPR sudah berkererja, kata Sanggam. Ia pun menekankan sosialisasi kebijakan pembangunan pariwisata yang akan diterapkan perlu dikampanyekan secara masif dengan melibatkan komponen masyarakat, seperti sekolah, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat dan adat.
"Agar kawasan Danau Toba bisa mendunia, diperlukan peran masyarakat. Kultur yang dimiliki masyarakat Batak dengan sistem kekerabatan marga yang kuat harus menjadi spirit yang kuat untuk membangun kawasan Danau Toba," tukasnya .
Sanggam Hutapea menyakini adanya edukasi yang baik akan membuat masyarakat ambil bagian, bahkan jadi pelaku dan penerima utama dari industri jasa pariwisata.
Menurut Sanggam Hutapea tidak ada lagi waktu untuk berdiam diri guna mempertahankan kawasan Danau Toba tetap masuk Unesco. Pasalnya waktu tersisa dua tahun bukanlah waktu yang lama.
Editor: Surya
