BATAMTODAY.COM, Anambas - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menunda sejumlah pembangunan infrastruktur. Pasalnya, Pemkab Anambas belum bisa memprediksi realisasi dana transfer pusat ke daerah.
"Kita belum bisa memprediksi kapan transfer pusat terealisasi ke daerah. Sehingga kita masih menunda sejumlah pembangunan infrastruktur," kata Sekretaris Daerah Pemkab Anambas, Sahtiar, Selasa (20/6/2023).
Sahtiar mengakui, Pemkab Anambas masih memiliki utang dengan pihak ketiga terhitung sejak 2021 lalu. Sehingga Pemkab Anambas menghindari tumpukan utang dan menunda belanja fisik.
"Komitmen kita ingin melunasi utang kepada pihak ketiga. Pada tahun ini juga kita berusaha menyicil utang tersebut, sisanya di bawah Rp 10 miliar kalau tak salah," ucap Sahtiar.
Ia memperkirakan antara Juli atau Agustus kekuatan dana transfer pusat akan bisa diprediksi. Menurutnya, pada periode tersebut Pemda akan melakukan evaluasi dan koordinasi terkait belanja fisik yang bisa dikerjakan sampai akhir anggaran 2023.
"Mudah-mudahan Juli atau Agustus, kita sudah bisa memperkirakan kekuatan APBD 2023, sehingga program yang sebelumnya tertunda bisa dikerjakan," tegasnya.
Sebelumnya, Realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas hingga akhir triwulan II hanya sebesar Rp 302,5 miliar atau sekitar 25 persen dari asumsi APBD tahun anggaran 2023, yaitu sebesar Rp 1,263 triliun.
Sekda Sahtiar menyampaikan bahwa realisasi pendapatan (dana transfer pusat) dialokasikan untuk belanja rutin Pemkab Anambas. "Dengan kondisi keuangan yang minim, kita hanya memprioritaskan belanja rutin, seperti gaji pegawai dan kebutuhan kantor," ucap Sahtiar, Rabu (14/6/2023).
Sahtiar mengakui saat ini realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sudah mencapai Rp 261,3 miliar. "Bahkan tunjangan pegawai harus rela ditunda dulu, karena duit belum cukup," terang Sahtiar.
Sahtiar menyinggung kalau sebelumnya telah dibahas bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait belanja prioritas. "Kemarin kita rapat bersama OPD untuk membahas belanja prioritas masing-masing OPD baik untuk kebutuhan kantor maupun operasional. Untuk saat ini kita menghemat menunggu dana transfer dari pusat," jelasnya.
Editor: Gokli