BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Dr Jazilul Fawaid mengatakan, Utusan Golongan penting untuk dihidupkan kembali. Tetapi modelnya seperti apa, perlu dirumuskan dulu, karena jaman terus berubah.
Jumlah anggota DPR awalnya dulu hanya 300, sekarang sudah 575. Ditambah dengan pemekaran wilayah di Papua, anggota DPR bisa mencapai 580.
"Jumlah ini akan terus membengkak, apakah Utusan Golongan itu ada di unsur DPR atau di unsur DPD ? Diperlukan kajian lagi," ucap Jazilul Fawaid dalam diskusi Empat Pilar MPR bertajuk 'Makna Sila ke 4 Dalam Konteks Pemilu dan Utusan Golongan', di Jakarta Rabu (23/11/2022).
Menurut Jazilul, Utusan Golongan merupakan kelompok minoritas untuk bisa berpartisipasi duduk di lembaga legislatif. Apakah nanti ditempatkan di DPD atau DPR, karena Sila ke 4 Pancasila, filosofinya menganut kata 'perwakilan'.
"Indonesia itu besar dari sejumlah etnik, agama, budaya. Maka harus ada wakilnya bagi masing masing golongan. Sayangnya perwakilan Utusan Golongan yang dulu ada, sekarang sudah tidak ada," katanya.
Masing masing daerah, lanjutnya, memiliki kearifan lokal untuk menyeleksi siapa yang akan ditunjuk atau masuk menjadi Utusan Golongan ditiap suku.
Sila ke 4 Pancasila, lanjutnya, sebenarnya memudahkan pengambilan keputusan, sekaligus keinginan itu tidak berbiaya tinggi. Tapi faktanya tetap saja berbiaya tinggi.
"Keputusan politik yang bertele-tele, menjadikan biaya tinggi. Apakah di Pilkada, Pipres ataupun Pileg," tandas Jazilul.
Anggota DPD RI Zulfikar Arse Sadikin mengungkapkan, makna Sila ke 4 menegaskan, bahwa negara, pemerintah, termasuk partai politik, kehadirannya hanya untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri, sehingga
"Sehingga negara, pemerintah termasuk partai politik itu hadir tidak lain dan tidak bukan, hanya untuk dan demi rakyat.
"Apalagi di republik ini, yng berdaulat itu bukan negara atau pemerintah ataupun partai politik. Yang berda_lat itu adalah rakyat, termasuk ketika kita mencari, mempertahankan dan menggunakan kekuasaan. Orientasi kita harus orientasi terhadap rakyat,"imbuhnya.
Dikatakan, supaya benar benar untuk rakyat, maka menurut Sila ke 4 bilang harus ada yang membimbing semangat, semangat hikmah dan kebijaksanaan serta musyawarah.
Kebijakan serta musyawarah yang membimbing itu bukan kuasa, senjata maupun uang, tetapi dilakukan secara perwakilan ada di DPR.
"Jadi sila ke 4 itu bukan bicara soal mekanisme dan prosedur,tapi bicara semangat. Kalau soal mekanisme dan prosedur, sebaiknya dibicarakan bersama. Mau mandat tunggal mau mandat terpisah, dalam hal ini mau lewat DPRD mau pilih langsung, mau tertutup sistem Pemilu nya, mau terbuka, itu tidak ada kaitanny dengan sila ke 4," katanya.
Editor: Surya
