Oleh Ridho Abimanyu
PROGRAM Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dinilai miliki dampak positif tersendiri, khususnya bagi kelompok milenial. Selain mempermudah kepemilikan rumah layak huni, Tapera juga memenuhi asas gotong royong sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Sebagian kalangan mengeluhkan akan adanya Tapera ini. Pasalnya, banyak yang keberatan karena harus kehilangan sebagian gaji yang dimilikinya. Namun pemerintah melayangkan peraturan baru berguna untuk semua kalangan, tidak hanya kalangan masyarakat tergolong mampu.
Penting kiranya mengerti tentang Tapera terlebih dahulu. PP Tapera ini dirilis oleh pemerintah, yaitu pada PP. No. 25 Tahun 2020. Di mana yang dibahas dalam peraturan tersebut, tentang penyelengaraan Tabungan Perumahan Rakyat yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2020 kemarin.
Tapera bermanfaat bagi kalangan masyarakat yang tidak mampu untuk tetap mendapatkan hak rumah yang layak huni. Adanya Tapera, terbit di saat Indonesia terguncang perekonomiannya, layaknya negara lain di dunia. Membuat orang-orang pun memberikan tanggapan yang kurang baik.
Namun pada dasarnya Tapera ini bertujuan baik, pemerintah berusaha memaksimalkan semua lini untuk membantu negara ini bangkit dari hari suramnya. Salah satunya Tapera, membangkitkan laju ekonomi jangka panjang.
Saat pertama muncul, Tapera ini salah satu tujuannya memperbaiki perekonomian rakyat Indonesia yang merongsot jauh. Salah satu sektor terkuat penyumbang perekonomian negara anjlok karena harus kekurangan jatah atau kuota untuk pembangunan perumahan.
Terlepas dari itu, Daniel Jumali selaku Sekjen Apresi (Asosiasi Pengembang Perumahan Pemukiman Seluruh Indonesia) sangat mendukung. Menurutnya, dengan adanya Tapera ini, akan membuat kalangan bawah mendapatkan haknya mendapatkan hunian yang layak.
Hal ini karena tabungan rakyat tersebut diambilkan dari potongan gaji kalangan menengah ke atas, seperti aparatur Negara. Baik itu TNI/Polri, Calon PNS, PNS yang terdaftar pada tabungan sebelumnya, pegawai BUMN dan yang lainnya.
Ketika masyarakat mendukung penuh, rakyat yang kurang berada pun bisa mendapatkan haknya serta merasa terlindungi. Inilah mengapa sangat penting untuk mengupayakan dan melaksanakan PP. Tapera yang baru dirilis itu.
Inilah yang dimaksud dengan Tapera bisa mewujdkan cita-cita ideologi bangsa. Sesama masyarakat Indonesia saling bergotong royong untuk mendukung keutuhan dan mewujudkan hak semua kalangan. Hal ini terutama pada momen seperti ini (saat wabah Covid-19) melanda negeri.
Di saat negara sudah berusaha penuh mengalihkan anggaran demi kehidupan rakyat Indonesia, sekarang ini pemerintah tidak bisa terus-menerus memenuhi kebutuhan rakyatnya, pasalnya anggaran Negara juga terbatas.
Sekjen Apresi tersebut juga mengaresiasi pemerintah yang telah memberikan anggaran untuk penambahan kuota bangunan perumahan. Ia mengutarakan bahwa Indonesia berupaya keras membantu segala lini atau sektor untuk memulihkan negaranya.
Dengan memberikan kuota lebih, meskipun belum memenuhi target yang diinginkan, sedikit ada angin segar dalam kesejahteraan ekonomi bangsa. Para pengembang dan pekerja menjadi tertolong.
Kemaksimalan pengalihan dana sudah dilakukan. Tetapi upaya tersebut masih belum dapat membantu rakyat sepenuhnya. Perlu ada usaha dari masyarakat untuk saling membantu.
Sehingga sudah saatnya masyarakat yang mampu ikut turun tangan. Memberikan hasil jerih payahnya kepada yang lebih berhak. Mewujudkan cita-cita masyarakat kurang mampu punya rumah sendiri, tentunya layak huni.
Tapera, tujuannya adalah membuat tabungan jangka panjang, yang mana hasil tabungannya untuk memberikan harga perumahan yang lebih murah. Kalangan kurang mampu pun dapat membeli hunian layak huni dengan harga yang murah.
Dengan adanya tabungan ini yang sifatnya untuk jangka panjang, akan memudahkan negara memberikan pelayanan publik tentang kesejahteraan. Terlebih lagi di saat Pandemi Covid-19 menghantam sektor ekonomi.
Sektor ekonomi masyarakat Indonesia, terkhusus kalangan bawah yang terbantu. Membuat Indonesia semakin sejahtera dan aman dari diskriminasi sosial. Ideologi menjadi lebih terlindungi.*
Penulis adalah pengamat sosial politik
