BATAMTODAY.COM, Batam - Asosiasi Pengusaha Pasir Laut (APPL) Provinsi Kepri berencana menghidupkan kembali izin tambang pasir laut. Itu dilakukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kepri yang terus mengalami kelesuan.
Dukungan Pemerintah Pusat dan stakeholder sangat diperlukan untuk merealisasikan potensi pasir laut di wilayah Kepri. Sebab, Kepri memiliki cadangan pasir laut yang cukup banyak.
"Pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi titik fokus utama dalam aktivitas penambangan pasir laut ini," ujar Ketua APPL Kepri, Harry Tousa dalam diskusi publik dengan tema 'Mengali Potensi Kemaritiman Kepri' di Hotel Harmoni One, Batam Center, Kamis (25/1/2018).
Harry menambahkan, telah melakukan sosialisasi hasil penelitian dengan sejumlah pakar, upaya meminimalisir dampak kerusakan lingkungan, yakni melakukan pengawasan yang ketat terhadap perusahaan. Penambangan dilakukan tanpa mengganggu alur pelayaran maupun area tangkapan nelayan tradisional.
"Untuk konsep penambangan yang berpihak kepada pembangunan daerah, maka BUMD Kepri nantinya akan memainkan peran besar dalam kegiatan ekspor impor. Bila dulu ekspor tidak dilakukan lewat satu pintu, maka sekarang konsep ekspor pasir harus melalui satu pintu, yakni lewat BUMD Provinsi Kepri," ujarnya lagi.
Dengan konsep itu, sambung Herry, maka potensi tambang pasir di laut Kepri bisa termanfaatkan dengan baik. Selain itu baik pelaku usaha maupun Pemerintah Daerah sama-sama diuntungkan.
"Pemerintah mendapatkan royalti dari hasil ini sehingga pendapatan asli daerah bisa meningkat. Selain itu akan timbul multiplyer effect, di mana ekonomi di wilayah tersebut akan berkembang," ujarnya lagi.
Dirut BUMD PT Sarana Kepulauan Riau, Hendy Harmen menjelaskan, bahwa Pemerintah Daerah saat ini memang harus berusaha menggali potensi-potensi yang ada di Kepri untuk memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan daerah. Karena itu, bila ada kontribusi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan pasir laut, sepanjang itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka tentu akan memberikan dampak positif bagi daerah.
"Potensi pasir laut perlu digali untuk kesejahteraan masyarakat. Kerena itu dukungan Pemerintah Pusat dan stakeholder sangat diperlukan untuk merealisasikan potensi ini," katanya.
Perwakilan masyarakat nelayan, Nunung Nuriksan mengatakan, mereka sangat mendukung penambangan pasir laut dibuka kembali. Sebab dari pengalaman dahulu masyarakat pulau sangat terbantu dengan aktivitas pasir laut.
"Dulu kami sejahtera dengan adanya aktivitas penambangan pasir laut, kami dapat uang subsidi, infrastruktur kami dibangun, anak-anak diberikan beasiswa dan lainnya," ujar warga Pulau Terong itu.
Editor: Gokli
