BATAMTODAY.COM, Batam - Seorang oknum aparat di salah satu pelabuhan resmi di Kota Batam, dikabarkan tertangkap tangan oleh Bidang Penindakan BP2MI lantaran menerima upeti dari para penyalur Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada Kamis (23/6/2022) lalu.
Kabar penangkapan terhadap oknum aparat tersebut disampaikan Rohaniwan Katholik yang juga aktivis kemanusiaan di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), RD Chrisanctus Paschalis Saturnus Esong, saat dikonfirmasi BATAMTODAY.COM melalui sambungan selularnya, Senin (27/6/2022).
"Iya benar, saya mendapat info kalau ada oknum aparat di pelabuhaan resmi telah tertangkap tangan oleh petugas BP2MI pusat saat hendak menerima upeti dari salah satu pemain TKI ilegal di Kota Batam," kata Romo Paschall.
Operasi tangkap tangan tersebut, kata Romo, dipimpin langsung Direktur Penindakan BP2MI Pusat. Saat OTT itu, kata dia, petugas berhasil mengamankan salah satu pemain PMI dan sejumlah uang (disebut Rp 12,5 juta) yang hendak di serahkan ke oknum aparat di pos pelayanan salah satu pelabuhan resmi yang ada di Kota Batam.
"Infonya sudah A1. Pada saat masuk bapak itu (Direktur Penindakan BP2MI berpangkat Brigjen) ke dalam pos, tiba-tiba datang satu orang pemain PMI ini masuk ke dalam. Pas di cek duitnya ada. Kabarnya, uang tersebut mau diserahkan ke kepala pos di pelabuhan tersebut," tegas Romo Paschall.
Selain informasinya sudah A1, kata Romo, kabar itu juga sudah berseliweran di Whatsapp Group organisasi pemerhati korban human trafficking di Kota Batam.
- BACA JUGA: Lewat Pelabuhan Harbour Bay-Batam, Puluhan PMI Non Prosedural Lolos Berangkat ke Malaysia
Atas kejadian itu, Romo Paschall pun mencari tahu dengan mencoba menghubungi Kepala BP2MI Pusat untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut.
"Saat dihubungi, beliau mengatakan bahwa hari ini akan menyampaikan hasil dari pertanyaan yang saya ajukan. Sebab, beliau (Kepala BP2MI) sudah mendengar juga Informasi itu dari Direktrur Penindakan. Kita tunggu saja pernyataan resmi dari BP2MI terkait kebenaran peristiwa itu," ungkap Romo Paschall.
Dengan kejadian ini, Romo Paschall pun mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk membasmi semua pemain PMI ilegal, kalau mau kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
"Begitu banyak kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Namun, pemerintah seakan-akan menutup mata," ujar Ketua Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP) ini.
Dia menambahkan, Kota Batam yang merupakan jalur keluar masuk para pekerja migran, hampir selalu ada kasus yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Bahkan, selalu ada pekerja migran yang menjadi korban penyikasan hingga meninggal dunia.
Untuk itu, kata dia lagi, Pemerintah seharusnya membuat sebuah aturan yang benar-benar bisa di pedomani demi memotong jalur-jalur nonprosedural untuk pemberangkatan calon PMI yang hendak bekerja ke luar negeri.
Ketika disinggung terkait keterlibaan oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang membekingi bisnis perdagangan orang, Romo Paschall hanya mengatakan itu merupakan permasalahan klasik yang sudah terjadi bertahun-tahun.
"Soal itu sudah biasa. Yang saya tekankan disini adalah adanya kejelasan aturan (Regulasi) dari Pemerintah yang bisa di pedomani. Saya melihat ada sistem yang tidak jalan. Selama ini, pemerintah tidak pernah serius menangani para pekerja migran," tegasnya.
Romo Paschall pun menyarankan agar pemerintah dan berbagai stackholder terkait termasuk aparat yang ada di lapangan untuk duduk bersama memikirkan upaya pembenahan yang serius, sehingga kejadian yang mengakibatkan jatuhnnya korban tidak terjadi lagi.
Penyelundupan orang secara ilegal, sambungnya, merupakan tindak kriminal yang luar biasa sehingga harus di perangi bersama-sama. Maraknya perdagangan orang ini tak lepas dari birokrasi yang ruwet. Tidak hanya itu, ketidak seriusan pemerintah menangani masalah ini juga menjadi peluang bagi mafia mengembangkan jaringannya.
"Sampai saat ini belum ada Formula hukum yang tepat untuk memerangi mafia ini, meskipun sudah ada gugus tugas, undang-undang, tapi kasus tetap ada dan banyak," timpalnya.
Romo Paschall meminta, pemerintah lebih serius menangani kasus perdagangan orang, terutama pemerintah pusat. Banyak masalah di balik kasus itu yang harus diselesaikan, seperti kemiskinan, pendidikan rendah, patriarki, gender, penegakan hukum, pemerintah dan lainnya.
"Saya tegaskan lagi, sejauh ini pemerintah tidak pernah serius menangani para pekerja migran. Peran pemerintah dalam hal ini harus aktif dan masif di tengah masyarakat hingga tidak ada celah untuk mafia-mafia ini bermain sehingga tidak ada lagi anak-anak bangsa yang mati terbuang di laut demi sesuap nasi," pungkasnya.
Hingga berita ini dipublish, BATAMTODAY.COM sudah melakukan konfirmasi terkait kebenaran peristiwa tersebut ke Kepala BP2MI Pusat, Benny Ramadani, namun belum mendapat tanggapan.
Editor: Yudha
