BATAMTODAY.COM, Batam - Polri saat ini masih bekerja keras untuk mengungkap pelaku dan keterlibtan oknum-oknum dalam pengiriman TKI atau PMI secara ilegal ke Malaysia, pasca-tenggelamnya kapal pengangkut TKI hingga menewaskan puluhan orang di perairan Kota Tinggi, Johor Bahru, Malaysia, pada 15 Desember 2021 lalu.
Berangkat atas perintah Kapolri melalui Satgas Misi Kemanusiaan, Polri dan instansi terkait berkoordinasi dengan pihak Imigrasi Malaysia dan PDRM Johor Bahru guna memulangkan 22 jenazah yang masih tertinggal di Malaysia. Sejauh ini sudah 19 jenazah dipulangkan. Tiga jenazah lainnya masih diidentifikasi.
Dari koordinasi itu, Satgas Misi Kemanusiaan juga tengah mengambil keterangan 13 orang PMI ilegal yang selamat dari kecelakaan kapal itu. Di lain sisi, Satgas Misi Kemanusiaan yang terdiri dari penyidik Bareskrim dan Ditreskrimum Polda Kepri telah menangkap beberapa orang warga sipil, salah satunya Susanto alias Acin.
Pihak TNI juga tengah mengumpulkan bukti dari pemeriksaan penyidik Satgas atas adanya dugaan keterlibatan oknum tentara dalam aktivitas pengiriman PMI secara ilegal melalui Batam dan Tanjunguban, Bintan, Kepulauan Riau. Tim Satgas Misi Kemanusiaan juga tengah menyelidiki keterlibatan oknum Polri.
Menanggapi hal itu, Aktivis HAM dan Korban Perdagangan Orang, Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus atau Romo Paschal mengapresiasi upaya pemberantasan mafia perdagangan orang bermodus pengiriman dan pemulangan PMI ilegal yang tengah dilakukan Polri bersama instansi terkait.
Namun, Romo menekankan, peristiwa kapal pengangkut PMI ilegal tenggelam yang mengakibatkan korban jiwa, bukan kali pertama terjadi. Peristiwa maut yang merenggut nyawa TKI sudah kerap terjadi. Namun, Romo menilai langkah dan upaya signifikan untuk menghentikan kasus ini tidak ada.
"Pertanyaannya, apakah Presiden RI Joko Widodo mengetahui? Sejauh ini tidak ada statemen Presiden menyangkut hal ini. Presiden harus bicara karena ini menyangkut rakyatnya. Jangan salahkan rakyat," ungkap Romo Paschal ditemui di kediamannya, beberapa waktu lalu.
"Sebagai masyarakat mereka memiliki hak untuk bekerja di mana saja tanpa ada sesiapa yang dapat melarang. Tetapi dibantu mereka agar dapat bekerja dengan cara yang aman dan dilindungi, bukan dibiarkan masuk dalam perangkap mafia penempatan dan perdagangan orang."
Romo Paschal mengatakan, pada tahun 2016, peristiwa serupa terjadi di Batam. Puluhan orang dan bahkan anak-anak ikut kehilangan nyawa sia-sia. Pada 2017 juga kembali terjadi kecelakaan yang mengakibatkan puluhan orang meninggal di Malaysia.
Namun dari peristiwa itu terjadi, tindakan yang dilakukan dengan membentuk Satgas, sama sekali tidak meminimalisir menyeludupkan orang ke Malaysia, dan bahkan lebih masif dilakukan. "Ini ada apa? Menjadi tanda tanya kita semua," Romo Paschal, mepertanyakan.
Ia mengatakan, pada saat itu, dia diminta oleh BP2MI untuk bergabung dalam Satgas Sikat Sundikat Penempatan PMI Non Prosedural. Namun Romo Paschal terpaksa keluar dari Satgas tersebut karena dia melihat dan menilai misi tersebut berjalan di luar koridor. "Hanya pencitraan. Untuk apa saya ada (Satgas) di sana," ucapnya.
Untuk itu, sebagai aktivis HAM dan Perdagangan Orang, Romo Paschal berharap Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara RI yang bertanggung jawab atas nasib rakyat dapat mengatasi persoalan ini dengan segera, dan dapat menumpas oknum-oknum yang ikut serta menikmati hasil dari perdagangan manusia itu.
"Negara berkewajiban memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Baik itu di dalam maupun di luar negeri. Kalau lapangan pekerjaan di daerahnya aja susah tentu banyak yang lari mencari pekerjaan di luar negri. Peran pemerintah dalam hal ini harus aktif dan masif di tengah masyarakat hingga tidak ada celah untuk pihak bermain. Tetapi sekali lagi bukan pencitraan seperti sebelumnya," tandas dia.
Untuk mengatasi hal ini, Romo Paschal menegaskan, harus ada langkah-langkah konkrit oleh Presiden, DPR, Panglima, Kapolri untuk tidak membiarkan anak-anak bangsa mati terbuang di laut demi sesuap nasi.
Editor: Gokli
