BATAMTODAY.COM, Batam - Ratusan tenaga PTT dan PHL beserta masyarakat masih menunggu ketersediaan Bupati Lingga Muhammad Nizar untuk menjelaskan sebab mereka diberhentikan sepihak (dipecat).
Mereka menuntut pertanggungjawaban Nizar yang mengakhiri kontrak kerja begitu saja. Padahal, ratusan tenaga PTT dan PHL ini sudah mengabdi memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran selama tahunan hingga belasan tahun untuk Kabupaten Lingga.
Menanggapi hal ini, Pastor Chrisanctus Paschalis Saturnus alias Romo Pascal angkat bicara. Menurutnya, pemberhentian ini seharusnya tidak dilakukan oleh kepala daerah.
Sebab, kata dia, kepala daerah bertanggung jawab atas nasib masyarakatnya terlebih saat ini perekonomian sedang menurun akibat Covid-19.
"Saya menentang keras dan sangat keberatan. Pemberhentian ini seharusnya tidak dilakukan mengingat perekonomian masyarakat saat ini sedang terpuruk akibat Covid-19," kata Romo Paskal, Jumat (2/7/2021).
Menurut putra kelahiran Daek Lingga ini, Bupati Nizar mengambil keputusan dengan memberhentikan ratusan tenaga PTT dan PHL tidak mempertimbangkan sisi sosiologis masyarakat.
"Karena kebijakan Pemkab Lingga ini tidak manusiawi yang menyebabkan banyak masyarakat menjadi pengangguran," tutur Romo Paskal yang aktif diberbagai organisasi masyarakat itu.
Menurut Koordinator Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau (KKP-PMP) Kepri ini, dalam situasi saat ini, Negara harus hadir meringankan beban masyarakat.
"Dengan kebijakan Bupati menghentikan kontrak kerja ratusan PTT dan PHL justru menimbulkan pengangguran baru," tutur Romo Paskal.
Menurut dia, ada sekitar 213 tenaga PTT dan PHL diberbagai OPD yang diberhentikan kerja sepihak. Dampaknya, kata Romo tidak hanya kepada 213 orang ini, karena ada istri, anak, bahkan orang tua mereka yang masih harus ditanggung kehidupannya.
Masyarakat dan perwakilan tenaga PTT dan PHL, kata Romo sudah berupaya minta penjelasan langsung Bupati Lingga, Nizar. Bahkan sempat ke rumahnya, namun sejauh ini Nizar tidak bersedia menjumpai perwakilan untuk berdialog mencari solusi.
"Bisa sebenarnya masyarakat diajak bicara, tapi kalau begini orang curiga apa latar belakangnya, apa motifnya, kita tidak tau. Jangan sampai Politik menjadi keputusan kebijakan yang menyesatkan masyarakat. Sebagai putra daerah jelas saya menentang keras kebijakan ini," tegas Romo.
Editor: Yudha
