BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak membawa "orang-orang beracun" ke dalam pemerintahannya yang akan datang.
Prabowo akan resmi dilantik pada 20 Oktober mendatang, menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah memimpin negara selama dua periode.
Ia akan berpasangan dengan wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka yang juga putra sulung Presiden Jokowi--dalam pemerintahan mendatang.
"Kepada presiden terpilih, saya katakan jangan membawa orang-orang toksik ke dalam pemerintahan Anda, karena itu akan sangat merugikan kita. Saya sangat yakin presiden terpilih dapat melakukan banyak hal untuk negara ini menjadi lebih baik di masa depan," kata Luhut dalam sambutannya di acara bertajuk "Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth" di Jakarta, Jumat (3/5/2024).
Luhut menegaskan transisi ke pemerintahan baru harus menjadi kesempatan untuk menurunkan tingkat korupsi. Saat ini Indonesia mendapatkan skor 34 pada Indeks Persepsi Korupsi 2023. Indeks ini menggunakan skala 0-100 dengan 0 berarti sangat korup, sementara 100 berarti sangat bersih dari korupsi.
Luhut berbicara tentang bagaimana dirinya mengenal Prabowo selama 40 tahun, karena keduanya telah mengenal sejak sama-sama berkarier di militer.
"Saya cukup yakin dengan presiden terpilih. Saya telah mengenalnya selama 40 tahun. Dia memiliki dorongan yang sangat baik, jadi jangan ragu tentang ini. Indonesia akan menjadi jauh lebih baik dalam waktu dekat, dan kita akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2045," kata Luhut.
Luhut juga memaparkan tentang apa yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, termasuk mengadopsi transformasi digital dengan memiliki sistem katalog elektronik untuk pengadaan pemerintah. Pemerintah juga memiliki aplikasi digital, yakni Simbara untuk mengawasi secara ketat sektor pertambangan.
"Pemerintah sedang mengerjakan regulasi untuk meningkatkan kemudahan berbisnis. Setelah bekerja di pemerintah selama 10 tahun terakhir, saya telah menemukan bahwa masalah ini diciptakan oleh orang-orang kita sendiri, karena membuat regulasi yang bertentangan dengan kepentingan bersama," kata Luhut.
"Jadi saya telah memperbaiki banyak masalah ini. Banyak regulasi yang telah disesuaikan untuk kepentingan negara kita," tambah Luhut.
Seperti diketahui, Partai Gelora sebelumnya bereaksi keras terkait langkah politik PKS yang membuka diri untuk bergabung dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Partai Gelora menolak hingga menyinggung kembali serangan-serangan PKS kepada Prabowo-Gibran selama ini.
"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," kata Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Minggu (28/4/2024).
Mahfuz menolak PKS untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran lantaran kerap mengeluarkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat.
"PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat," kata Mahfuz.
Mahfuz mencontohkan PKS selama masa kampanye Pilpres 2024 juga kerap melakukan serangan negatif kepada Gibran Rakabuming Raka serta Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia juga menilai PKS sempat mengeluarkan narasi dan cap pengkhianat kepada Prabowo lantaran bergabung dalam Kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin usai Pilpres 2019.
"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," ujarnya.
Mahfuz lantas menegaskan selama ini Jokowi dan Prabowo telah mengingatkan untuk tidak menarasikan membelah politik dan ideologi. Baginya, narasi seperti demikian memiliki risiko membelah masyarakat secara politis dan ideologis.
"Padahal itu yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan capres Prabowo," kata Mahfuz.
Sementara Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi memberikan sinyal partainya siap bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming untuk lima tahun ke depan.
Aboe mengatakan, PKS ingin berbuat sesuatu bagi bangsa Indonesia setelah dua periode berada di luar pemerintahan.
"Ini kan sudah selesai acara, ke depan ini kita ingin berbuat untuk bangsa ya, kita kan sudah pengalaman dua periode kemarin di luar," kata Aboe di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Aboe mengatakan, memutuskan koalisi atau oposisi bukanlah hal berat bagi PKS karena sudah pernah berada di dalam maupun di luar pemerintahan.
Menurut dia, posisi di dalam dan di luar pemerintahan sama-sama positif, tetapi PKS ingin berbuat lebih maksimal.
"Kita juga ingin berbuat lebih maksimal dan kita siap menyiapkan kader-kader PKS yang maksimal, yang positif, baik, dan profesional, untuk berkontribusi," kata Aboe.
Ia mengatakan, hubungan PKS dan Prabowo pun baik-baik saja dan sudah terjalin sejak lama sehingga mudah saja apabila kedua pihak kembali bersatu.
PKS merupakan partai politik yang mengusung Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019. "Kita hubungan bagus, bayangin sekutu sampai segajah, mau seapa lagi, langit dan bumi? Itu hubungan yang diomongin sama Prabowo dan kita sama Prabowo ini cukup lama hubungan jadi sudah enggak sulit," kata dia.
Namun demikian, Aboe mengakui bahwa PKS perlu berdialog lebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam pemerintahan Prabowo kelak.
Sumber: Berita Satu
Editor: Surya
